Pengamanan Aksi Demonstrasi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa: Keseimbangan Antara Aspirasi dan Ketertiban
Sumbawa, NTB – Ratusan personel gabungan dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dan jajaran Kepolisian Resor (Polres) dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang disuarakan oleh Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Aksi yang berlangsung pada Selasa, Juni 2026, ini terfokus di dua lokasi strategis: Pelabuhan Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat dan wilayah Cabang Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Aksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan masyarakat Pulau Sumbawa dalam menyuarakan aspirasi pembentukan sebuah provinsi otonomi baru. Para peserta aksi mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, dengan berbagai alasan yang mendasari tuntutan mereka.
Tuntutan Utama dan Harapan Masyarakat
Inti dari tuntutan Aliansi PPS adalah keyakinan bahwa pembentukan provinsi baru akan membawa dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Pulau Sumbawa. Beberapa poin utama yang diangkat meliputi:
- Pemerataan Pembangunan: Masyarakat meyakini bahwa dengan status provinsi, alokasi anggaran dan perhatian pembangunan akan lebih merata di seluruh wilayah Pulau Sumbawa, tidak hanya terpusat di beberapa daerah saja.
- Peningkatan Pelayanan Publik: Diharapkan dengan adanya struktur pemerintahan provinsi yang mandiri, pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan akan menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Pembentukan provinsi baru dipandang sebagai langkah strategis untuk membuka lebih banyak peluang ekonomi, lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Pulau Sumbawa secara keseluruhan.
Para peserta aksi juga secara tegas menyatakan kesiapan mereka untuk melanjutkan demonstrasi jika tuntutan tersebut belum mendapatkan respons yang memadai dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya keinginan masyarakat untuk melihat aspirasi mereka terwujud.
Peran Kepolisian dalam Menjaga Kondusivitas
Menyikapi potensi dinamika yang timbul dari aksi unjuk rasa, pihak kepolisian telah mengambil langkah proaktif dengan menempatkan personel pengamanan di berbagai titik lokasi aksi. Tujuan utama dari penempatan personel ini adalah untuk:
- Menjamin Keamanan dan Ketertiban: Memastikan seluruh rangkaian aksi berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif, baik bagi para peserta aksi maupun masyarakat umum.
- Menjaga Kelancaran Aktivitas Masyarakat: Mengantisipasi dan mencegah terjadinya gangguan terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat serta roda perekonomian di wilayah terdampak.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, menjelaskan bahwa pengamanan ini merupakan bagian integral dari tugas kepolisian dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh pihak yang terlibat.
“Aksi serupa tidak hanya berlangsung di Pelabuhan Poto Tano, tetapi juga di wilayah Kabupaten Bima. Untuk memastikan penyampaian pendapat di muka umum ini berjalan kondusif, Polda NTB telah menyiapkan personel pengamanan di seluruh lokasi kegiatan,” ujar Kombes Pol Kholid.
Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat kepolisian bukan untuk menghalangi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, melainkan untuk memastikan bahwa kegiatan penyampaian pendapat tersebut tidak mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat secara umum.
Antisipasi Gangguan dan Pendekatan Persuasif
Selain melakukan pengamanan fisik, kepolisian juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi gangguan ketertiban umum. Hal ini termasuk kemungkinan adanya pemblokiran jalan, penutupan akses transportasi, atau bahkan tindakan anarkis yang dapat menghambat aktivitas masyarakat dan roda perekonomian.
Meskipun sempat terjadi momen ketegangan dan saling dorong antara sebagian massa aksi dengan petugas di lapangan, situasi secara umum berhasil dikendalikan. Kombes Pol Kholid melaporkan bahwa meskipun sempat ada sedikit pemanasan situasi, kegiatan secara keseluruhan berlangsung aman, tertib, dan lancar, tanpa adanya peristiwa menonjol yang signifikan mengganggu stabilitas keamanan.
Untuk semakin memperkuat upaya menjaga kondusivitas, kepolisian juga mengedepankan pendekatan persuasif dan dialogis. Komunikasi aktif dibangun dengan koordinator lapangan serta tokoh-tokoh penting dalam aksi demonstrasi. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman bersama dan memastikan bahwa penyampaian aspirasi tetap berjalan dalam koridor yang damai dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Polda NTB berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat terus menyalurkan aspirasi mereka melalui cara-cara yang damai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hak demokrasi dapat tetap terjaga tanpa harus mengorbankan keamanan, ketertiban, serta kepentingan masyarakat luas. Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa tetap menjadi harapan besar bagi masyarakat, dan upaya mencapai tujuan tersebut diharapkan dapat terus dilakukan secara konstruktif.
