Sorotan Berita Nusa Tenggara Timur: Dari Gaji Guru Hingga Panen Jagung
Rabu, Juni 2026, menjadi hari yang sarat dengan beragam peristiwa penting di Nusa Tenggara Timur. Berbagai isu mulai dari kebijakan pemerintah daerah, geliat ekonomi masyarakat, hingga tragedi yang menimpa warga, berhasil menarik perhatian ribuan pembaca. Berikut adalah rangkuman lima berita terpopuler yang menjadi perbincangan hangat di provinsi ini.
1. Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Belum Teranggarkan di Pemprov NTT
Salah satu isu yang paling menyita perhatian adalah keluhan sejumlah guru dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Nusa Tenggara Timur. Kekecewaan mendalam dirasakan lantaran janji gaji yang dijanjikan belum juga terwujud.
Winston Rondo, anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Demokrat, membeberkan fakta mengejutkan terkait hal ini. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) sejak awal tidak mengalokasikan anggaran untuk pembayaran gaji guru PPPK Paruh Waktu. Winston menjelaskan bahwa skema PPPK Paruh Waktu merupakan kebijakan transisi dari pemerintah pusat yang sayangnya tidak dibarengi dengan penganggaran gaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT.
“Sejak awal memang tidak ada uangnya. Tidak cukup anggaran di APBD kita untuk membayar gaji mereka,” tegas Winston pada Selasa, Juni 2026. Pernyataan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan pengangkatan yang dilakukan dan kesiapan anggaran di tingkat daerah. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai perencanaan dan implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan para pendidik.
Lebih lanjut, kekecewaan para guru PPPK Paruh Waktu semakin bertambah dengan adanya masalah lain, seperti BPJS Kesehatan yang dilaporkan tidak aktif. Hal ini menambah beban kekhawatiran mereka, tidak hanya terkait penghasilan, tetapi juga jaminan sosial yang seharusnya melekat pada status kepegawaian mereka.
2. Bumdes Multi Guna Compang Ndejing Raih Panen Raya Jagung Bernilai Puluhan Juta
Di sisi lain, geliat ekonomi masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan optimisme. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Multi Guna, Desa Compang Ndejing, Kecamatan Borong, sukses menggelar panen raya jagung yang berlangsung di kebun Pangan Jai, Desa Compang Ndejing, pada Selasa, Juni 2026.
Acara panen raya simbolis ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat, termasuk Sekretaris Camat Borong, Laurensius M. Joni, yang mewakili Camat Borong. Turut hadir pula Kepala Desa Compang Ndejing, Ahmad Jabur, beserta perangkat desa, Ketua BUMDes Multi Guna, Adi Jemadur, beserta pengurus, Pendamping Desa Iganasius Man, Pendamping Pertanian Lapangan (PPL), serta para petani yang terlibat dalam budidaya jagung.
Sekretaris Camat Borong, Laurensius M. Joni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bumdes Multi Guna Compang Ndejing atas keberhasilannya dalam memanen jagung hasil budidaya mereka. Ia berharap hasil panen yang diperkirakan mencapai omzet puluhan juta rupiah ini dapat menjadi motivasi bagi Bumdes untuk terus meningkatkan budidaya jagung di masa mendatang. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan pendapatan bagi Bumdes itu sendiri, tetapi juga menjadi contoh positif bagi pengembangan ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
3. Kebakaran Hebat Landa Desa Satar Nawang, Manggarai Timur
Tragedi tak terduga melanda warga Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, Kabupaten Manggarai Timur. Sebuah rumah milik warga dilaporkan hangus terbakar api pada Senin, 1 Juni 2026 sore. Peristiwa memilukan ini sontak meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang terdampak.
Informasi mengenai kejadian kebakaran ini pertama kali menyebar melalui media sosial, khususnya sebuah video yang dibagikan di akun TikTok milik Echack Abun. Video tersebut menampilkan kobaran api yang melalap habis sebuah bangunan rumah. Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa seluruh bangunan beserta isinya tidak dapat diselamatkan. “Mori sadis eee, semuanya tidak bisa diselamatkan,” demikian kutipan yang menyertai video tersebut, menggambarkan kepedihan yang dirasakan saksi mata.
Camat Congkar, Petrus Sahadun, ketika dikonfirmasi pada Selasa, Juni 2026, membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut. Beliau menerangkan bahwa kejadian naas itu terjadi di Dusun Cabang Empat, RT/RW: 007/002, Desa Satar Nawang. Pihak kecamatan masih melakukan pendataan lebih lanjut mengenai kerugian yang dialami korban dan upaya bantuan yang akan diberikan.
4. Ketua DPRD Manggarai Timur Desak Bupati Lakukan Evaluasi dan Pergantian Sekertaris Dewan
Dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III DPRD Kabupaten Manggarai Timur yang digelar pada Selasa, Juni 2026, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Salesius Medi, secara terbuka menyampaikan permintaan kepada Bupati Manggarai Timur. Permintaan tersebut adalah untuk melakukan evaluasi dan mengganti Aloysius Roma dari jabatannya sebagai Sekretaris DPRD (Sekwan).
Alasan di balik permintaan ini adalah kinerja Aloysius Roma yang dinilai kurang memuaskan oleh Ketua DPRD. Salesius Medi menyatakan bahwa Sekwan saat ini dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pelayanan kelembagaan secara maksimal. Ia menekankan bahwa Sekretaris Dewan merupakan perpanjangan tangan Bupati yang bertugas melayani kepentingan kelembagaan DPRD, baik secara umum maupun khusus untuk pimpinan DPRD. Oleh karena itu, pelayanan yang baik dan tanpa syarat kepentingan sangatlah dibutuhkan.
Permintaan ini mengindikasikan adanya potensi ketidaksesuaian dalam hubungan kerja antara pimpinan DPRD dan sekretariat dewan, yang dapat menghambat efektivitas jalannya roda pemerintahan di tingkat legislatif.
5. Guru PPPK Paruh Waktu NTT Keluhkan Janji Gaji Tak Terpenuhi dan BPJS Tak Aktif
Kekecewaan kembali membayangi para guru dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka merasa pemerintah tidak menepati komitmen terkait besaran gaji yang dijanjikan saat proses pengangkatan.
Seorang guru yang enggan disebutkan identitasnya, hanya dengan inisial SL, mengungkapkan bahwa pada Desember 2025 lalu, para guru PPPK paruh waktu diminta untuk menandatangani surat pernyataan. Namun, hingga kini, janji gaji sebesar Rp 2,4 juta yang sebelumnya diperkirakan, belum juga terealisasi. Situasi ini diperparah dengan adanya laporan bahwa BPJS Kesehatan mereka juga dilaporkan tidak aktif, menambah daftar panjang permasalahan yang dihadapi para pendidik ini.
Masalah ini menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK dengan ketersediaan anggaran dan jaminan sosial yang memadai. Kekecewaan yang dirasakan oleh para guru ini tentu menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah untuk segera mencari solusi.
