MERANTI — Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar agenda pembahasan sektor perikanan guna menjemput anggaran pusat melalui fraksi-fraksi di DPR RI. Rapat berlangsung di Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti, Senin (26/1/2026) pukul 09.00 WIB.
Rapat tersebut dihadiri jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti, di antaranya Kepala Dinas Perikanan Ahmad Yani, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Iskandar Samin Siregar, Kepala Bidang Budidaya Mariana, serta bagian program.
Kehadiran unsur eksekutif ini untuk menyelaraskan program dan kebutuhan daerah dengan peluang pendanaan pusat.
Dari pihak legislatif, hadir Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Syaifi dari Fraksi PAN, Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu dari Fraksi PSI, serta anggota Komisi II yakni Sopandi dari Fraksi PAN, Alamin dari Fraksi PKS, Lianita dari Fraksi Nasdem, H. Atan dari Fraksi PDI P, dan Suji Hartono dari Fraksi PPP.
Ketua Komisi II Syaifi menegaskan, kolaborasi legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam strategi “jemput bola” ke DPR RI, khususnya melalui fraksi-fraksi yang memiliki akses langsung terhadap penganggaran di tingkat pusat.
“Daerah harus aktif mengusulkan dan mengawal program agar mendapat dukungan anggaran nasional,” ujarnya.
Anggota Komisi II Sopandi mengungkapkan, rapat menghasilkan kesepakatan awal untuk memprioritaskan program pemerintah pusat yang relevan dengan karakteristik Kepulauan Meranti sebagai wilayah kepulauan dan pulau terluar.
Salah satu fokus utama adalah penguatan sektor perikanan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir.
“Hasil rapat mengarah pada pengusulan program pemerintah untuk daerah pulau terluar, yakni Kampung Nelayan Merah Putih,” ungkap Sopandi. Program ini dinilai strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Selain itu, rapat juga membahas pengembangan budidaya kakap putih sebagai komoditas unggulan. Budidaya kakap putih dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang luas, sehingga layak didorong melalui dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat.
Komisi II DPRD Kepulauan Meranti bersama Dinas Perikanan berkomitmen menindaklanjuti hasil rapat dengan menyusun proposal dan langkah teknis guna mengoptimalkan komunikasi dengan fraksi-fraksi di DPR RI, agar program perikanan daerah dapat terealisasi secara konkret melalui dukungan APBN.(**TLS)
