TEAMLIBAS COM- SELATPANJANG — Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD PW MOI) Kabupaten Kepulauan Meranti masa bakti 2025–2028 resmi dikukuhkan. Momentum tersebut menjadi pijakan baru bagi PW MOI Meranti untuk memperkuat profesionalisme insan pers sekaligus mendorong praktik jurnalistik yang berintegritas di tengah derasnya arus informasi digital.
Pengukuhan berlangsung di Ballroom Grand Meranti Hotel, Selatpanjang, Kamis (10/9/2026), dan dihadiri Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar, jajaran DPW PW MOI Provinsi Riau, Forkopimda, organisasi pers, organisasi kemasyarakatan, insan pers, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda.
Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah. Di tengah transformasi digital yang membuat informasi bergerak semakin cepat, kualitas, akurasi, dan integritas jurnalistik menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar.
Ketua DPD PW MOI Kabupaten Kepulauan Meranti, Edi Hasibuan, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan DPW PWMOI Provinsi Riau kepada kepengurusan yang dipimpinnya.
“Atas nama pribadi dan seluruh jajaran pengurus DPD PW MOI Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua DPW PWMOI Provinsi Riau, Bapak Rio Kasairy, S.Sos., yang telah memberikan kepercayaan dan amanah kepada kami untuk menjalankan roda organisasi PWMOI di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.
Menurut Edi, amanah tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan struktur organisasi, tetapi merupakan tanggung jawab untuk membangun ekosistem pers yang profesional, berintegritas, independen, dan mampu memberikan kontribusi konstruktif bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.
Ia menegaskan, PW MOI Meranti akan berkomitmen mendorong praktik jurnalistik yang mengedepankan independensi, keberimbangan, verifikasi, serta kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik.
“Kecepatan dalam menyampaikan informasi harus tetap berjalan seiring dengan ketepatan, verifikasi, keberimbangan, serta tanggung jawab kepada masyarakat,” katanya.
Edi berharap keberadaan PW MOI Meranti tidak berhenti pada penguatan organisasi semata, tetapi juga menjadi ruang peningkatan kapasitas dan kompetensi wartawan. Di sisi lain, organisasi tersebut diharapkan mampu membangun komunikasi yang sehat dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPW PW MOI Provinsi Riau, Rio Kasairy, S.Sos., mengingatkan jajaran PWMOI agar tidak terjebak pada orientasi kuantitas anggota. Menurutnya, kekuatan organisasi pers justru ditentukan oleh kualitas, kapasitas, dan profesionalisme para anggotanya.
Pesatnya pertumbuhan media online, kata Rio, harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi wartawan serta pemahaman yang kuat terhadap etika dan tanggung jawab jurnalistik.
Ia menyampaikan bahwa Ketua Umum PWMOI, HM Yusuf Rizal, senantiasa mengingatkan pentingnya menjaga koridor dan etika dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik.
Rio menyoroti fenomena ketika seseorang dengan mudah mengklaim diri sebagai wartawan hanya karena memiliki kartu pers. Menurutnya, identitas kewartawanan tidak cukup dibangun melalui atribut, tetapi harus dibuktikan melalui aktivitas jurnalistik yang nyata dan profesional.
“Tidak perlu anggota yang banyak, tetapi yang kita perlukan adalah orang-orang yang memang bekerja di media online dan benar-benar bisa membuat berita. Jangan hanya sekadar punya kartu pers,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta DPD PWMOI Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan proses seleksi anggota secara baik dan objektif agar organisasi benar-benar diisi oleh wartawan yang aktif, memiliki kapasitas, serta memahami prinsip-prinsip jurnalistik.
Rio juga mendorong pengurus DPD untuk memperkuat konsolidasi internal dan secara berkelanjutan menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan profesionalisme wartawan.
Ia secara khusus mengapresiasi langkah DPD PWMOI Meranti yang telah melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas profesional anggotanya.
“Dari 12 DPD PW MOI yang ada di Provinsi Riau, DPD Kabupaten Meranti sudah melaksanakan UKW. Ini cukup luar biasa dan mendapat apresiasi dari Ketua Umum,” ungkapnya.
Selain kompetensi, Rio menilai hubungan antara pers dan pemerintah daerah juga harus dibangun dalam kerangka kemitraan yang sehat. Kemitraan tersebut bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol pers, melainkan menciptakan komunikasi yang terbuka, proporsional, dan saling menghormati.
Menurutnya, pers harus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, sementara pemerintah harus terbuka terhadap kritik, koreksi, maupun masukan yang disampaikan secara profesional dan bertanggung jawab.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menyampaikan ucapan selamat dan tahniah kepada seluruh pengurus DPD PW MOI Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah dikukuhkan.
Asmar mengatakan, pengukuhan tersebut hendaknya tidak sekadar dimaknai sebagai seremoni organisasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen, profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Kita semua menyadari bahwa perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan masyarakat. Media online menjadi salah satu sumber informasi utama yang memiliki peran strategis dalam membentuk opini publik,” kata Asmar.
Menurutnya, posisi strategis media online harus diiringi dengan tanggung jawab yang besar. Informasi yang dipublikasikan bukan hanya memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial apabila tidak disajikan secara akurat dan proporsional.
Karena itu, Asmar berharap PW MOI Meranti mampu menjadi wadah yang mendorong lahirnya jurnalisme yang profesional, faktual, berimbang, edukatif, dan beretika.
Ia menekankan bahwa kecepatan dalam pemberitaan tidak boleh mengorbankan akurasi dan proses verifikasi.
“Jangan sampai sebuah pemberitaan justru menimbulkan keresahan, perpecahan maupun kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tegasnya.
Asmar menilai pers memiliki dua posisi penting dalam pembangunan daerah. Di satu sisi, media menjadi sarana strategis pemerintah untuk menyampaikan berbagai program dan kebijakan kepada masyarakat. Di sisi lain, pers menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kritik, koreksi, dan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemerintah membutuhkan pers untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Pada saat yang sama, pemerintah juga membutuhkan kritik, koreksi, dan masukan dari insan pers sebagai bagian dari kontrol sosial,” ujarnya.
Lebih jauh, Asmar mengajak PW MOI turut mengambil bagian dalam memperkenalkan berbagai potensi Kabupaten Kepulauan Meranti kepada publik yang lebih luas.
Menurutnya, kekuatan media dapat dimanfaatkan untuk mengangkat potensi daerah, mulai dari sektor ekonomi, UMKM, pariwisata, kebudayaan, pendidikan hingga berbagai potensi sumber daya lainnya.
“Dengan pemberitaan yang positif, objektif dan konstruktif, media dapat ikut memperkenalkan Meranti kepada masyarakat luas serta membuka lebih banyak peluang investasi dan kerja sama bagi daerah kita,” katanya.
Ia berharap pemberitaan mengenai daerah tidak hanya berorientasi pada peristiwa, tetapi juga mampu memberikan perspektif, edukasi, serta menggali potensi dan persoalan masyarakat secara lebih mendalam.
Menutup sambutannya, Asmar berpesan kepada seluruh pengurus DPD PW MOI Kabupaten Kepulauan Meranti masa bakti 2025–2028 agar senantiasa menjaga marwah organisasi dan kehormatan profesi wartawan.
“Jaga marwah organisasi. Jaga integritas profesi. Junjung tinggi kode etik jurnalistik dan jadikan kepentingan masyarakat sebagai bagian utama dari setiap karya jurnalistik yang dihasilkan,” pungkasnya.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan baru tersebut, PW MOI Meranti diharapkan mampu menghadirkan organisasi pers yang tidak hanya aktif secara kelembagaan, tetapi juga memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas jurnalistik, memperkuat literasi informasi masyarakat, serta menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti.***(Khairul)
