TEAMLIBAS.COM- PEKANBARU — Pelantikan pengurus Aliansi Wartawan Indonesia (AWI) tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Provinsi Riau menjadi momentum untuk mempertegas peran pers dalam mengawal pembangunan, menyuarakan kepentingan masyarakat, serta mengkritisi ketimpangan yang dinilai masih dirasakan daerah penghasil sumber daya alam.
Pesan tersebut disampaikan Ketua DPD AWI Provinsi Riau, Darbi, S.Ag., saat memberikan arahan dalam pelantikan pengurus DPC AWI se-Riau yang berlangsung di Hotel Alpha, Jalan Harapan Raya, Pekanbaru, Senin (12/10/2026).
Dalam arahannya, Darbi menegaskan bahwa terbentuk dan berkembangnya AWI di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau merupakan hasil dari kemauan, komitmen, dan semangat bersama untuk membangun organisasi pers yang memiliki kepedulian terhadap masa depan daerah.
Menurutnya, wartawan yang berhimpun dalam AWI memikul tanggung jawab besar. Pers tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta mengangkat persoalan yang berpengaruh terhadap kemajuan daerah.
“Kita memiliki tanggung jawab besar terhadap perkembangan dan kemajuan negeri ini, terutama ketika masyarakat masih merasakan ketidakadilan dalam pembangunan,” tegas Darbi.
Darbi menyoroti kondisi Riau yang dikenal memiliki sumber daya alam melimpah, termasuk sektor minyak dan gas bumi. Namun, menurutnya, potensi kekayaan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam kondisi pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Ia menilai masih terdapat persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius, terutama kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah Provinsi Riau yang mengalami kerusakan dan dinilai telah berlangsung cukup lama.
Kondisi itu, menurut Darbi, memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana manfaat kekayaan sumber daya alam dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat di daerah penghasil.
Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya belum memberikan perhatian memadai terhadap kepentingan Riau sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam.
Bagi Darbi, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pengelolaan kekayaan alam, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat melalui infrastruktur yang layak dan peningkatan kesejahteraan.
Atas dasar itu, ia mengajak seluruh wartawan yang tergabung dalam AWI agar tidak mengabaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Pers, menurutnya, harus hadir melalui pemberitaan yang berimbang, kritis, berbasis fakta, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Saya sangat berharap seluruh wartawan yang bernaung di bawah AWI dapat menyuarakan nasib dan kondisi yang saat ini dirasakan masyarakat Riau. Jika kita tidak ikut berjuang bagi keberlangsungan dan kemajuan provinsi ini, persoalan kemiskinan dan ketimpangan akan terus menjadi tantangan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis, H. Bagus Santoso, yang juga memiliki latar belakang sebagai wartawan, menyampaikan bahwa visi dan misi AWI sejalan dengan semangat pembangunan yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Bagus menegaskan bahwa pers mempunyai kedudukan penting sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, fungsi kontrol tersebut harus dijalankan secara profesional, dengan mengedepankan integritas, kemampuan jurnalistik, serta ketajaman dalam mengolah dan menyajikan informasi kepada masyarakat.
Wartawan, katanya, dituntut mampu memahami persoalan secara mendalam, memeriksa fakta, dan menyampaikan berita secara bertanggung jawab agar informasi yang diterima publik memiliki nilai edukasi sekaligus mendorong perbaikan.
Ia juga mengajak seluruh elemen untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi kesenjangan yang masih dirasakan masyarakat.
Bagus berharap sinergi antara insan pers dan pemerintah dapat dibangun melalui komunikasi yang terbuka, tanpa menghilangkan fungsi kritis pers dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Arahan serupa disampaikan Ketua Umum DPP AWI, Drs. Syamsudin HA, M.M. Ia menegaskan bahwa keberadaan AWI di Provinsi Riau harus mampu membangun sinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung kemajuan daerah yang dikenal dengan sebutan Negeri Lancang Kuning.
Namun, sinergi tersebut juga perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai fungsi dan kewenangannya.
Syamsudin menyoroti persoalan ketimpangan yang dinilai masih dirasakan sebagian masyarakat Riau. Ia mengingatkan agar seluruh anggota AWI mengambil peran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam mendukung pembangunan serta menyampaikan persoalan publik melalui pemberitaan yang bertanggung jawab.
“Saya berpesan kepada seluruh wartawan yang berada dalam wadah AWI agar mampu menjalankan peran sesuai tupoksi masing-masing untuk ikut memajukan negeri ini,” pesannya.
Menurutnya, organisasi pers harus menjadi wadah yang memperkuat profesionalisme anggotanya sekaligus mendorong kontribusi nyata insan pers bagi masyarakat.
Di tempat terpisah, Ketua AWI Kabupaten Siak, Zulfahmi, S.Pd.I., didampingi Bendahara Syahnurdin, menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah setempat.
Zulfahmi mengatakan, arahan Ketua DPD AWI Provinsi Riau dan Ketua Umum DPP AWI akan menjadi pedoman bagi jajaran AWI Kabupaten Siak dalam menjalankan roda organisasi.
Ia menegaskan komitmen untuk melaksanakan tugas organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang berlaku.
“Apa yang telah diarahkan oleh Ketua DPD AWI Riau dan Ketua Umum DPP AWI siap kami jalankan sesuai AD/ART yang berlaku,” kata Zulfahmi.
Pelantikan pengurus AWI se-Riau tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial organisasi. Lebih dari itu, momentum ini menjadi pengingat bahwa profesionalisme, integritas, dan keberanian menyampaikan fakta merupakan bagian penting dari tanggung jawab pers.
Di tengah besarnya potensi sumber daya alam Riau dan berbagai persoalan pembangunan yang masih menjadi sorotan, pers dituntut untuk terus menjalankan fungsi informasi, edukasi, kontrol sosial, dan penyampaian aspirasi masyarakat secara independen serta berlandaskan fakta.***
