Pemprov Bengkulu Ajukan Restrukturisasi Organisasi, Target Efisiensi Anggaran Rp 50 Miliar
Pemerintah Provinsi Bengkulu mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan mengendalikan belanja daerah. Melalui pengajuan usulan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, pemprov berupaya mengefisienkan anggaran operasional dan belanja pegawai. Inisiatif ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang menetapkan batasan maksimal belanja pegawai di tingkat daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan bahwa usulan ini telah diserahkan secara resmi kepada DPRD. Seluruh dokumen pendukung yang diperlukan, termasuk naskah akademik sebagai landasan ilmiah perampingan, telah disiapkan dengan cermat. Saat ini, prosesnya tinggal menunggu tahapan pembahasan lebih lanjut oleh pihak legislatif.
“Kami sudah mengajukan usulan ini kepada DPRD, dan naskah akademik sebagai dasar pertimbangannya juga sudah kami siapkan. Sekarang, kami menunggu proses pembahasan dari dewan,” ungkap Herwan Antoni dalam keterangannya kepada awak media di Kantor Gubernur Bengkulu pada Rabu (3/6/2026).
Reformasi Struktur OPD: Dari 35 Menjadi 26 Unit
Usulan perampingan OPD ini mencakup pengurangan jumlah organisasi dari 35 unit menjadi 26 unit. Skema yang diusulkan adalah melalui penggabungan beberapa perangkat daerah yang dinilai memiliki tumpang tindih fungsi atau dapat diintegrasikan demi efisiensi. Herwan Antoni menjelaskan bahwa beberapa OPD akan mengalami perubahan dalam struktur organisasinya, sementara sebagian lainnya akan tetap dipertahankan, disesuaikan dengan kebutuhan esensial dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
Pemprov Bengkulu menargetkan agar proses pembahasan rancangan peraturan daerah (perda) terkait penataan OPD ini dapat diselesaikan dalam tahun berjalan. Harapannya, pada triwulan ketiga tahun ini, pembahasan sudah dapat berjalan optimal dan proses penetapan perda dapat rampung sebelum akhir tahun.
Potensi Penghematan Anggaran yang Signifikan
Dari sisi anggaran, perampingan OPD ini diproyeksikan akan mampu menghasilkan efisiensi yang signifikan, diperkirakan mencapai angka sekitar Rp 50 miliar. Penghematan ini akan berasal dari pengurangan biaya operasional rutin seperti pemeliharaan gedung, perlengkapan, serta efisiensi struktur organisasi yang lebih ramping. Dengan berkurangnya jumlah unit kerja, kebutuhan akan sumber daya dan anggaran operasional secara otomatis akan menurun.
Dampak Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Jabatan Struktural
Menanggapi kekhawatiran mengenai dampak perampingan ini terhadap aparatur sipil negara (ASN), Herwan Antoni memberikan jaminan bahwa tidak akan ada pengurangan jumlah pegawai. Konsep utama dari restrukturisasi ini adalah penggabungan, bukan pengurangan personel. ASN yang terdampak oleh perubahan struktur akan dialihkan dan ditempatkan kembali pada unit kerja baru sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditata ulang.
“ASN tetap ada. Karena konsepnya adalah penggabungan, maka para pegawai akan disesuaikan dengan kebutuhan di OPD yang baru. Tidak ada pengurangan pegawai,” tegas Herwan.
Sementara itu, untuk jabatan struktural, Pemprov Bengkulu akan melakukan penyesuaian melalui mekanisme yang berlaku. Salah satunya adalah melalui proses asesmen kompetensi. Pejabat yang dinilai memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai akan tetap menduduki posisi strategis. Bagi pejabat lainnya, penyesuaian akan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi yang baru terbentuk dan hasil evaluasi kinerja.
Latar Belakang Regulasi: Kepatuhan Terhadap UU HKPD
Penting untuk dicatat bahwa inisiatif perampingan OPD ini juga dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Undang-undang ini secara spesifik mengatur batasan maksimal belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah.
Berdasarkan UU HKPD, belanja pegawai semestinya tidak melebihi 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, di Pemerintah Provinsi Bengkulu, realisasi belanja pegawai saat ini tercatat mencapai 45 persen. Tingginya persentase belanja pegawai ini menjadi salah satu pendorong utama dilakukannya restrukturisasi organisasi, guna mencapai rasio yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk program pembangunan dan pelayanan publik.
Langkah perampingan OPD ini diharapkan tidak hanya mampu menekan angka belanja pegawai, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Bengkulu, demi pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat.
