MERANTI — Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat pembahasan sektor pertanian dalam rangka menjemput anggaran pusat melalui fraksi-fraksi di DPR RI. Rapat tersebut berlangsung di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (26/1/2026), sekitar pukul 11.00 WIB.
Rapat kerja itu dihadiri jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti, termasuk Kepala Dinas Pertanian Ifwandi dan serta seluruh kepala bidang di lingkungan dinas Pertanian. Kehadiran unsur eksekutif dimaksudkan untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan peluang pendanaan dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Sopandi, menyampaikan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar usulan program pertanian daerah dapat dikemas secara komprehensif dan sesuai dengan kebijakan nasional.
“Penyelarasan ini penting agar kebutuhan daerah dapat diterima dan didukung oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Dari unsur legislatif, rapat dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Syaifi dari Fraksi PAN, Sekretaris Komisi II Jani Pasaribu dari Fraksi PSI, serta anggota Komisi II lainnya, yakni Sopandi dari Fraksi PAN, Alamin dari Fraksi PKS, Lianita dari Fraksi NasDem, H. Atan dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Suji Hartono dari Fraksi PPP.
Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi, menegaskan bahwa kolaborasi yang solid antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci dalam strategi “jemput bola” ke DPR RI. Menurutnya, pendekatan melalui fraksi-fraksi di DPR RI menjadi langkah strategis karena memiliki peran langsung dalam proses penganggaran di tingkat pusat.
“Dengan kerja bersama dan data yang kuat, kita optimistis program-program pertanian di Kepulauan Meranti dapat memperoleh dukungan APBN,” kata Syaifi.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Kepulauan Meranti bersama Dinas Pertanian berkomitmen menyusun proposal serta langkah-langkah teknis yang dibutuhkan.
Upaya tersebut akan difokuskan pada penguatan komunikasi dan koordinasi dengan fraksi-fraksi di DPR RI agar program pertanian daerah dapat terealisasi secara konkret melalui dukungan anggaran pemerintah pusat.(**TLS)
