122 Program Studi Ditutup di 2026, Ini Penjelasan Mendiktisaintek
Tahun 2026 menjadi catatan tersendiri dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia, dengan terungkapnya penutupan sebanyak 122 program studi (prodi) di berbagai perguruan tinggi. Namun, penutupan ini bukanlah hasil dari kebijakan pemerintah yang bersifat sentralistik, melainkan merupakan buah dari usulan mandiri oleh masing-masing institusi pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, memberikan klarifikasi mendalam mengenai fenomena ini, menegaskan bahwa sebagian besar dari prodi yang disebut “ditutup” sebenarnya mengalami transformasi dan pengembangan agar lebih relevan dengan dinamika industri serta kemajuan teknologi yang pesat.
Dalam sebuah rapat kerja bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta pada Selasa, Juni 2026, Menteri Brian Yuliarto menyampaikan bahwa angka 122 prodi yang ditutup sepanjang tahun tersebut sepenuhnya berasal dari inisiatif badan penyelenggara, baik itu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ia menekankan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tidak pernah mengeluarkan kebijakan spesifik yang memerintahkan penutupan prodi.
“Sepanjang tahun 2026 itu memang telah dilakukan penutupan 122 program studi, tetapi seluruh penutupan itu adalah berdasarkan usulan dari badan penyelenggara baik PTN maupun PTS,” ujar Menteri Brian. “Kami dapat menyampaikan bahwa hal tersebut tidak menjadi kebijakan kami.”
Transformasi dan Pengembangan Substansi Pembelajaran
Penjelasan lebih lanjut dari Menteri Brian mengungkap bahwa banyak program studi yang tidak benar-benar dihapus, melainkan mengalami evolusi dalam hal substansi pembelajaran. Perubahan ini dilakukan demi memastikan kurikulum yang diajarkan tetap relevan dengan kebutuhan industri modern dan perkembangan teknologi terkini. Jurusan-jurusan lama kini bertransformasi menjadi bidang studi yang lebih spesifik dan memiliki daya serap tinggi di pasar kerja.
Salah satu contoh konkret yang diungkapkan adalah Program Studi Teknik Elektro. Jurusan ini tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berkembang menjadi bidang-bidang yang sangat diminati seperti Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), Machine Learning, hingga Robotika. Perubahan ini mencerminkan pergeseran kebutuhan industri yang semakin mengarah pada teknologi canggih.
Selain itu, ada pula program studi yang mengalami perubahan nomenklatur (nama program studi) untuk meningkatkan daya tarik bagi calon mahasiswa. Brian memberikan ilustrasi, “Seperti misalnya sebelumnya matematika menjadi aktuaria, karena ketika lulusan aktuaria mereka fokus pelajarannya lebih banyak yang nantinya dibutuhkan oleh industri.” Perubahan nama ini diharapkan dapat lebih jelas mengkomunikasikan prospek karir lulusan kepada calon mahasiswa.
Faktor lain yang mendorong penyesuaian ini adalah adanya penurunan jumlah mahasiswa pada beberapa program studi tertentu. Untuk menghadapi kondisi ini, perguruan tinggi dituntut untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian agar tetap eksis dan diminati.
Dorongan Evaluasi Berkala untuk Relevansi
Di hadapan anggota dewan, Menteri Brian Yuliarto menegaskan bahwa kementeriannya secara aktif mendorong dilakukannya evaluasi berkala terhadap program studi yang ada di perguruan tinggi. Evaluasi ini idealnya dilaksanakan setiap tiga hingga empat tahun sekali. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa materi pembelajaran yang disajikan senantiasa selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang terus berubah.
Hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi landasan penting dalam merumuskan rekomendasi. Rekomendasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan kurikulum hingga penyesuaian program studi secara keseluruhan.
“Sehingga nantinya mereka akan merekomendasikan seperti apa sesungguhnya penyesuaian yang perlu dilakukan, apakah perlu masih diajarkan fundamental-fundamental untuk bidang tersebut, apakah kemudian berlanjut kepada bidang-bidang yang lebih implementatif dan sebagainya,” papar Menteri Brian. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program studi memiliki arah yang jelas dan relevan dengan perkembangan zaman.
Penutupan Prodi Hanya dalam Kondisi Khusus
Menteri Brian Yuliarto kembali menegaskan bahwa kebijakan kementerian terkait program studi berpegang pada dua mekanisme utama. Pertama, penutupan dilakukan atas dasar usulan dari perguruan tinggi itu sendiri. Kedua, penutupan dapat terjadi sebagai konsekuensi dari sanksi yang diberikan akibat pelanggaran berat yang dilakukan oleh institusi.
Di luar kedua kondisi tersebut, pemerintah lebih memilih untuk mendorong program pengembangan dan penyesuaian, bukan penutupan. “Tidak dengan menutup program studi tetapi lebih mengembangkan dan menyesuaikan dengan substansi yang diajarkan. Termasuk prodi pendidikan betul itu. Jadi seluruh prodi seperti itu,” imbuhnya. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membina dan memperkuat program studi yang ada, daripada sekadar memberangusnya.
Wacana mengenai penutupan sejumlah program studi memang sempat mengemuka sebelumnya. Hal ini dipicu oleh pernyataan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, yang menekankan pentingnya evaluasi terhadap prodi yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan masa depan.
Menurut Badri Munir, pemerintah berencana untuk menyusun pemetaan program studi yang akan sangat dibutuhkan di masa mendatang. Pemetaan ini akan didasarkan pada berbagai kajian mendalam dan analisis terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja.
“Nanti mungkin ada beberapa hal yang harus kami eksekusi dalam waktu yang tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup, untuk bisa meningkatkan relevansi ini,” ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 pada Kamis, 23 April 2026. Pernyataan ini menggarisbawahi upaya berkelanjutan pemerintah untuk memastikan sistem pendidikan tinggi Indonesia tetap adaptif dan mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing di era global.
