Pemahaman mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta hukum pidana dan hukum perdata menjadi hal penting bagi masyarakat agar dapat memahami hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum.
KUHP merupakan dasar hukum yang mengatur berbagai perbuatan yang dilarang oleh negara beserta ancaman sanksi bagi pelakunya. Indonesia saat ini telah memberlakukan KUHP nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku penuh pada 2 Januari 2026, menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang telah digunakan selama puluhan tahun. KUHP baru mengedepankan pendekatan yang lebih modern, termasuk pidana kerja sosial, pidana pengawasan, dan konsep keadilan restoratif.
Sementara itu, KUHAP merupakan aturan yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Jika KUHP mengatur perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumannya, maka KUHAP mengatur bagaimana proses hukum tersebut dilaksanakan agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.
Dalam praktiknya, hukum pidana dan hukum perdata memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan umum atau masyarakat luas, seperti pencurian, penganiayaan, korupsi, hingga pembunuhan. Dalam perkara pidana, negara bertindak sebagai pihak yang menuntut pelaku melalui aparat penegak hukum.
Sedangkan hukum perdata mengatur hubungan hukum antarindividu atau badan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban keperdataan. Contohnya sengketa tanah, wanprestasi dalam perjanjian, hutang piutang, warisan, maupun masalah keluarga. Dalam perkara perdata, pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan sendiri ke pengadilan untuk memperoleh pemulihan hak atau ganti rugi.
Sebagai contoh, seseorang yang mencuri kendaraan bermotor dapat diproses berdasarkan hukum pidana karena telah melakukan tindak kejahatan terhadap masyarakat. Namun apabila terjadi sengketa batas tanah antara dua warga, maka penyelesaiannya masuk dalam ranah hukum perdata karena menyangkut hak kepemilikan pribadi.
Dengan berlakunya KUHP baru dan penyesuaian KUHAP, pemerintah berharap sistem hukum Indonesia semakin mencerminkan nilai-nilai Pancasila, memberikan kepastian hukum, serta menjamin perlindungan hak warga negara. Kehadiran regulasi yang lebih modern juga diharapkan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan dinamika kehidupan masyarakat saat ini.
Para praktisi hukum menilai bahwa pemahaman masyarakat terhadap KUHP, KUHAP, hukum pidana dan hukum perdata sangat penting agar setiap warga negara dapat mengambil langkah hukum yang tepat ketika menghadapi suatu persoalan. Kesadaran hukum yang baik juga menjadi salah satu kunci terciptanya ketertiban dan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat*(Red)
