TEAMLIBAS.COM- MERANTI — Gangguan listrik yang berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mulai mendapat perhatian serius. Pemerintah Kabupaten bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara terbuka mendesak PT PLN segera menghadirkan langkah konkret, setelah pemadaman listrik dinilai semakin mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan publik.
Bukan sekadar meminta penjelasan, Pemkab Meranti bahkan secara khusus mempertemukan jajaran PLN dengan Forkopimda untuk membahas persoalan tersebut sekaligus mendorong lahirnya keputusan yang dapat segera direalisasikan.
Pertemuan berlangsung di Aula Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (15/9/2026), dengan membahas kondisi kelistrikan di sejumlah wilayah, mulai dari Merbau, Tasik Putri Puyu, Rangsang, Tanjung Samak hingga Selatpanjang sebagai ibu kota kabupaten.
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menegaskan, listrik bukan sekadar kebutuhan penunjang, melainkan bagian fundamental dari pelayanan masyarakat dan keberlangsungan berbagai aktivitas pemerintahan, ekonomi maupun sosial.
“Belakangan ini sering terjadi pemadaman listrik dengan berbagai penyebab. Kondisi tersebut terjadi di Merbau, Tasik Putri Puyu, Tanjung Samak, bahkan Selatpanjang sebagai ibu kota kabupaten,” kata Asmar.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan mengenai penyebab gangguan.
“Kita ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dari PLN. Bukan solusi lagi yang kita cari, tetapi bagaimana caranya di ibu kota kabupaten dan kecamatan, listriknya hidup dan aman,” tegasnya.
Asmar mengungkapkan, persoalan listrik tidak hanya berdampak terhadap aktivitas rumah tangga maupun usaha masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu penanganan situasi darurat.
Ia mencontohkan kejadian kebakaran di Tanjung Samak. Saat itu, padamnya listrik turut berdampak terhadap komunikasi dalam menyampaikan informasi mengenai titik api kepada Kapolda Riau.
“Ini salah satunya. Kalau terjadi demonstrasi, tentu akan menyulitkan aparat karena massa bisa ramai. Karena itu sebelum terjadi, saya berharap PLN memberikan jalan terbaik dan tindakan nyata,” ujarnya.
Pemkab Meranti, lanjut Asmar, juga terus berupaya mendapatkan dukungan pemerintah pusat guna memperluas dan memperkuat jaringan kelistrikan di daerah kepulauan tersebut.
Nada serupa disampaikan Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali.
Ia menegaskan pertemuan tersebut sengaja digelar dengan menghadirkan PLN maupun pihak operator yang menangani pengadaan genset dan jaringan listrik, agar persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat tidak berhenti pada pembahasan.
“Kami sengaja mengundang pihak PLN dan para kontraktor yang menangani pengadaan genset maupun jaringan. Kami ingin mencari keputusan, bukan sekadar solusi lagi, bagaimana dalam waktu sesingkat-singkatnya listrik di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak lagi mengalami kendala,” tegas Khalid.
Menurut Khalid, pemadaman berulang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bahkan, apabila tidak segera mendapatkan kepastian, kondisi tersebut dikhawatirkan berkembang menjadi aksi demonstrasi.
“Kami tidak mengundang tokoh masyarakat maupun masyarakat dalam pertemuan ini karena kami ingin Forkopimda bersama PLN mencari jalan keluar dan mengambil keputusan yang konkret sebelum masyarakat bergerak,” ujarnya.
DPRD juga meminta PLN memastikan penambahan mesin pembangkit dapat segera dilakukan untuk menutup kekurangan daya di sejumlah wilayah.
Menanggapi desakan tersebut, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Dumai, Ahmad Meidiansyah, menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah daerah dan masyarakat Meranti atas gangguan kelistrikan yang terjadi.
Ia menjelaskan, keandalan sistem kelistrikan Meranti dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari jaringan, pembangkitan hingga operator di lapangan.
Dari sisi jaringan, PLN menyebut gangguan pada penyulang selama Juli hingga Agustus telah mengalami penurunan sekitar 50 persen.
PLN juga melakukan penanganan terhadap pepohonan yang berada di sekitar jalur jaringan listrik atau Right of Way (ROW), khususnya pada jalur yang memasok sejumlah fasilitas vital seperti rumah sakit, Polres, Kodim dan DPRD.
Namun, persoalan utama tidak hanya berada pada jaringan. Kapasitas pembangkitan juga menjadi salah satu faktor yang tengah dibenahi.
Untuk itu, PLN menyatakan izin prinsip penyewaan mesin pembangkit berkapasitas 2 megawatt (MW) di PLTD Lemang telah diterbitkan dan proses pengadaan selanjutnya dilakukan oleh operator.
Tidak hanya itu, dua mesin tambahan dengan kapasitas masing-masing 400 kilowatt (kW) dan 250 kW juga disiapkan.
Perwakilan operator menyebut kedua mesin tersebut telah diberangkatkan dari Pekanbaru dan ditargetkan tiba di Lemang pada 19 September 2026 untuk selanjutnya dioperasikan guna membantu mengurangi defisit daya.
Kemudian pada 24 September 2026, PLN dijadwalkan mendatangkan mesin baru berkapasitas 500 kW jenis Komatsu.
Sedangkan mesin sewa berkapasitas 2 MW ditargetkan tiba di Lemang pada 19 Oktober 2026.
Setelah mesin 2 MW tersebut beroperasi, PLN juga berencana melakukan redistribusi dua mesin yang saat ini berada di Lemang untuk memperkuat pasokan di wilayah lainnya.
“Satu unit untuk Tanjung Samak dan satu unit untuk Melibur,” jelas perwakilan operator.
Selain itu, dua unit genset sebelumnya telah dikirim ke Melibur, Kecamatan Merbau, dan disebut sudah mulai beroperasi.
Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Antoni Shidarta, mengatakan persoalan yang dibahas dalam pertemuan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang selama ini dihimpun oleh pihak legislatif.
“Kami berharap koordinasi antara Forkopimda dan pihak PLN dapat terjalin dengan baik dalam menyelesaikan persoalan kelistrikan yang terjadi di Meranti,” ujarnya.
Harapan agar kesepakatan segera diwujudkan juga disampaikan Pabung Kodim Bengkalis dan Danposal Selatpanjang.
Menurutnya, yang paling penting setelah pertemuan tersebut adalah memastikan seluruh kesepakatan benar-benar dijalankan.
“Yang terpenting apa yang sudah menjadi kesepakatan ini segera dilaksanakan, sehingga persoalan kelistrikan tidak berkembang dan menimbulkan permasalahan yang lebih luas di tengah masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti yang diwakili Kasat Intelkam mengungkapkan bahwa persoalan listrik hingga kini belum menemukan solusi konkret yang bersifat permanen.
Kondisi tersebut, kata dia, bahkan pernah memicu aksi spontan masyarakat dengan mendatangi kantor PLN Selatpanjang.
“Pelayanan listrik ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, kami berharap pelayanan kelistrikan di Meranti benar-benar dapat berjalan dengan baik dan permasalahan yang selama ini terjadi segera mendapatkan solusi permanen,” ujarnya.
Pertemuan Pemkab Meranti, Forkopimda dan PLN tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara dan kesepakatan bersama.
PLN menyatakan kesanggupan menindaklanjuti berbagai persoalan dan masukan yang disampaikan pemerintah daerah serta Forkopimda.
Salah satu poin penting kesepakatan adalah penambahan daya pada sejumlah pembangkit melalui pengadaan mesin baru maupun pemanfaatan mesin yang dinilai masih layak di Lemang, Teluk Belitung, Tanjung Samak dan Teluk Buntal.
Manajer UP3 Dumai menyatakan hasil kesepakatan tersebut akan diteruskan kepada General Manager PLN untuk segera ditindaklanjuti.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, perhatian kini beralih pada satu hal: seberapa cepat janji tersebut diwujudkan menjadi pasokan listrik yang benar-benar stabil.
Bagi masyarakat Meranti, persoalan listrik bukan lagi sekadar urusan teknis PLN. Keandalan listrik menyangkut aktivitas ekonomi, pelayanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, komunikasi, keamanan hingga kemampuan masyarakat menghadapi situasi darurat.
Pemkab Meranti dan Forkopimda berharap seluruh langkah yang telah disepakati tidak berhenti sebagai dokumen pertemuan, tetapi segera terlihat dalam bentuk perbaikan nyata di lapangan.
Sebab bagi masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar kepastian di atas kertas, melainkan listrik yang menyala, stabil dan dapat diandalkan.***
