Desakan ini muncul menyusul kabar yang beredar di kalangan dunia pendidikan tentang adanya oknum yang meminta setoran dari para kepala sekolah. Informasi tersebut menimbulkan keresahan serius dan dikhawatirkan mencoreng citra dunia pendidikan di wilayah tersebut.Selasa, (2/5/2025)
“Kami minta aparat hukum segera menelusuri informasi ini. Jika terbukti benar, hal ini merupakan tindakan yang sangat mencoreng dunia pendidikan. Pendidikan seharusnya menjadi sarana mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan ajang memperkaya diri,” tegas Sahanry.
Menurutnya, penting bagi aparat penegak hukum untuk memanggil pihak-pihak terkait serta melakukan investigasi menyeluruh. Hal ini bertujuan agar kebenaran dapat terungkap dan keresahan di masyarakat, khususnya di lingkungan pendidikan, dapat terjawab secara objektif.
Sahanry juga menekankan bahwa isu ini harus dijadikan prioritas dalam penegakan hukum, mengingat dana BOS merupakan anggaran negara yang seharusnya dikelola secara transparan dan bertanggung jawab demi kemajuan pendidikan.
“Kalau hal seperti ini dibiarkan, dampaknya sangat besar. Bukan hanya pada sistem pendidikan, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan hukum,” tambahnya.
Ia berharap pemberitaan mengenai isu ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip jurnalistik yang mengutamakan fakta dan data dari narasumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pers adalah mitra dalam mencari kebenaran. Setiap berita yang diterbitkan harus mampu mencerminkan kejadian yang sebenarnya dan menjadi acuan bagi pihak berwenang untuk bertindak,” ujar Sahanry.
Sebagai penutup, Ketua DPD Team Libas Meranti kembali menegaskan bahwa semua pihak harus ikut berperan dalam menjaga integritas dunia pendidikan, agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa benar-benar tercapai tanpa dirusak oleh praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dan kami siap mengawasi kasus ini sampai tuntas,
(Red)
