Penataan Anggaran Ternate 2027: Fokus Program Unggulan di Tengah Potensi Pemotongan Dana Pusat
Pemerintah Kota Ternate telah memulai langkah strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Proses krusial ini menuntut sinkronisasi mendalam antara program-program yang dijalankan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan visi jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keputusan ini diambil di tengah bayang-bayang potensi penurunan transfer dana dari pemerintah pusat yang diproyeksikan mencapai angka signifikan, nyaris Rp200 miliar. Kondisi ini memaksa Pemerintah Kota untuk menerapkan pendekatan yang lebih selektif dan terfokus dalam menentukan program-program prioritas yang akan dijalankan.
Sinkronisasi Program: Kunci Keberhasilan RKPD 2027
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, menekankan pentingnya keselarasan program ini. Beliau menegaskan bahwa seluruh OPD diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap program kerja yang mereka ajukan dan jalankan selaras dengan koridor yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
“RPJMD itu adalah menjadi rujukan atau fokus dalam penyusunan RKPD sehingga seluruh program yang nanti ditelorkan itu tidak lari dari RPJMD kita,” ujar Thamrin saat menjelaskan urgensi penyelarasan program, Rabu (3/6/2026).
Proses penyusunan RKPD 2027 ini tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang telah disaring melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan hingga kecamatan. Hasil-hasil dari forum tersebut menjadi landasan penting dalam menginput data dan merumuskan program prioritas. Thamrin memperkirakan bahwa proses penginputan data dan perumusan awal ini akan rampung pada awal Juli mendatang.
Ancaman Defisit Anggaran: Dampak Potensi Pemotongan Dana Pusat
Namun, di balik optimisme penyusunan rencana, Thamrin mengungkapkan kekhawatiran yang cukup mendasar. Kekhawatiran ini berakar pada pengalaman tahun berjalan, di mana Kota Ternate mengalami pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Ketakutan kami kalau TKD kita berkurang sama dengan tahun ini. Tahun ini kita kekurangan TKD yang dipotong oleh pemerintah pusat itu totalnya hampir 200 miliar,” ungkapnya.
Angka Rp200 miliar bukanlah nominal yang kecil. Pemotongan dana sebesar ini diprediksi akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kemampuan Pemerintah Kota Ternate dalam melaksanakan berbagai program di 41 OPD yang ada. Keterbatasan anggaran ini secara langsung akan mempengaruhi berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik.
Menghadapi situasi ini, Thamrin menekankan perlunya ketelitian dan kejelian dari seluruh jajaran, mulai dari para kasubag perencanaan hingga pimpinan OPD. Mereka dituntut untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan didanai.
“Karena ini uangnya sedikit, pembiayaannya sedikit, maka tentu harus lebih selektif dalam memilih program dan kegiatan,” tegas Thamrin. Pendekatan yang lebih efisien dan efektif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat dialokasikan pada program-program yang paling berdampak.
Sektor Budaya Tetap Unggul: Memperkuat Identitas Ternate
Meskipun dihadapkan pada tantangan fiskal, Pemerintah Kota Ternate menegaskan komitmennya untuk tetap menjadikan sektor kebudayaan sebagai salah satu program unggulan utama. Thamrin menekankan bahwa identitas Ternate sebagai kota budaya harus terus diperkuat dan dilestarikan.
Salah satu wujud nyata dari komitmen ini adalah persiapan Kota Ternate untuk menjadi tuan rumah Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Nasional yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang.
“Kota Ternate itu adalah kota budaya. Tentu tahun ini salah satu ejawantah dari RPJMD itu kita akan menjadi tuan rumah JKPI nasional,” jelasnya.
Acara berskala nasional ini akan menjadi momentum penting untuk mempromosikan warisan budaya Ternate kepada khalayak yang lebih luas. Rangkaian acara JKPI Nasional akan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan situs-situs bersejarah seperti benteng-benteng peninggalan masa lalu, hingga peluncuran inovasi-inovasi baru yang berkaitan dengan pariwisata berbasis budaya.
Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Digitalisasi PAD
Selain fokus pada sektor budaya, Pemerintah Kota Ternate juga menempatkan prioritas tinggi pada penguatan ekonomi kerakyatan. Langkah ini diambil sebagai upaya antisipatif dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang terus berkembang.
Salah satu program unggulan yang akan terus didorong adalah pengembangan konsep “Warung Mama-Mama”. Program ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang umumnya digeluti oleh perempuan, yang seringkali menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.
“Bantalan ekonomi kita itu ada di ekonomi kelas menengah ke bawah itu. Nah, itulah yang harus mesti kita asah terus,” tandas Thamrin. Beliau menegaskan pentingnya intervensi pemerintah melalui berbagai program pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi akses permodalan bagi para pelaku usaha kecil agar mereka dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi yang ada.
Selain itu, upaya digitalisasi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi fokus penting. Dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan proses pemungutan dan pengelolaan PAD dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Digitalisasi ini tidak hanya akan meningkatkan potensi pendapatan daerah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan stabilitas fiskal daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal, Pemerintah Kota Ternate terus berupaya menjaga kesehatan fiskal daerah melalui strategi yang terukur dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
