TEAMLIBAS.COM- JAKARTA, SELASA (17 NOVEMBER 2026) – Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam memperjuangkan kebijakan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di wilayah perbatasan memasuki babak penting. Kedua daerah tersebut resmi menerima rekomendasi kebijakan perlindungan PMI melalui skema Special Border Treatment (SBT) dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Republik Indonesia.
Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Menko Kumham Imipas RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menko Kumham Imipas, Prof. Dr. Otto Hasibuan, dalam Rapat Koordinasi Penyampaian Rekomendasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/11/2026), dihadiri perwakilan dari 50 kementerian dan lembaga pemerintah. Dari seluruh Indonesia, hanya tiga gubernur dan dua kepala daerah kabupaten yang diundang, termasuk Bupati Kepulauan Meranti dan Bupati Karimun.
Hadir langsung dalam agenda tersebut Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar, didampingi Wakil Bupati Muzamil Baharudin, S.M., M.M., serta Bupati Karimun Iskandarsyah.
Penerimaan rekomendasi ini menjadi tahapan strategis setelah hampir satu tahun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan koordinasi dan memperjuangkan lahirnya kebijakan khusus bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Bupati H. Asmar menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil dari proses komunikasi, koordinasi, serta pembahasan intensif bersama pemerintah pusat dan berbagai kementerian serta lembaga terkait.
Menurutnya, rekomendasi ini menjadi landasan awal untuk mendorong kebijakan yang mampu memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat perbatasan dalam memperoleh kesempatan kerja di Malaysia, dengan tetap menjamin legalitas, keselamatan, dan perlindungan hukum bagi para pekerja migran.
“Alhamdulillah, perjuangan yang sudah hampir satu tahun kita lakukan bersama Kabupaten Karimun kini telah sampai pada tahap penyampaian rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, hasil rekomendasi ini akan kami koordinasikan bersama Kabupaten Karimun dan kementerian serta lembaga terkait untuk ditindaklanjuti melalui pembicaraan bilateral dengan Malaysia,” ujar Asmar.
Ia menjelaskan, setelah rekomendasi diterima, tahapan berikutnya adalah koordinasi dan pembahasan di tingkat pemerintah Indonesia sebelum memasuki proses diplomasi bilateral dengan Pemerintah Malaysia.
Untuk mempersiapkan tahapan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan membentuk tim yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Karimun.
Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menjelaskan bahwa kedua pemerintah daerah menargetkan proses koordinasi dan pembahasan internal pemerintah Indonesia dapat dituntaskan sepanjang 2026. Dengan demikian, pembicaraan bilateral bersama Malaysia diharapkan dapat dimulai pada 2027.
“Kita menargetkan pada 2026 seluruh proses dan koordinasi di internal pemerintah Indonesia dapat diselesaikan. Selanjutnya, pada 2027 kita berharap sudah masuk pada tahap pembahasan bilateral dengan Malaysia,” jelas Muzamil.
SBT dan Harapan Baru bagi Pekerja Migran Wilayah Perbatasan
Gagasan Special Border Treatment dilatarbelakangi oleh karakteristik geografis Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun yang memiliki kedekatan wilayah serta akses langsung dengan negara tetangga, Malaysia.
Kondisi tersebut menjadikan mobilitas masyarakat lintas batas sebagai bagian dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Namun, dalam praktiknya, masyarakat yang bekerja sebagai PMI di Malaysia masih menghadapi sejumlah keterbatasan, mulai dari durasi bekerja, jenis pekerjaan yang dapat diakses, hingga persoalan legalitas, perlindungan, dan keamanan.
Di sisi lain, kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh angkatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.
Melalui skema SBT, kedua pemerintah daerah berharap dapat mendorong terbukanya akses kesempatan kerja yang lebih luas, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum serta standar perlindungan pekerja migran Indonesia.
“Kita menyadari bahwa pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat. Karena itu, bagaimana kita bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja, dengan tetap memastikan perlindungan dan keamanan mereka,” ungkapnya.
Muzamil menambahkan, apabila skema kebijakan tersebut nantinya dapat diwujudkan melalui kesepakatan antarpemerintah Indonesia dan Malaysia, manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kedua daerah.
Selain memperluas peluang kerja, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, serta mendorong kesejahteraan keluarga para pekerja migran.
Menko Kumham Imipas Tekankan Sinkronisasi Lintas Kementerian
Dalam arahannya, Menko Kumham Imipas RI Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam merumuskan rekomendasi kebijakan agar dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Menurutnya, setiap rekomendasi kebijakan harus berangkat dari persoalan nyata di lapangan, didukung data dan kajian hukum yang memadai, serta memiliki tahapan penyelesaian yang jelas sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Penegasan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa rekomendasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas dokumen administratif, melainkan dapat diterjemahkan menjadi langkah kebijakan yang terukur dan dapat diimplementasikan.
Dengan diterimanya rekomendasi kebijakan tersebut, perjuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun kini memasuki tahapan lanjutan menuju pembahasan di tingkat pemerintah pusat dan diplomasi bilateral bersama Malaysia.
Kedua pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat berjalan sesuai target, sehingga gagasan Special Border Treatment dapat berkembang menjadi kebijakan yang memberikan kepastian hukum, memperluas kesempatan kerja, serta menjamin perlindungan dan keselamatan PMI asal wilayah perbatasan.
Bagi masyarakat Kepulauan Meranti dan Karimun, SBT bukan sekadar wacana kemudahan akses pekerjaan ke luar negeri, melainkan sebuah ikhtiar menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi geografis, kebutuhan ekonomi, dan hak-hak masyarakat perbatasan.
Perjuangan belum berakhir. Namun, diterimanya rekomendasi dari Menko Kumham Imipas menjadi tahapan penting menuju harapan terwujudnya perlindungan dan kesempatan kerja yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.***













