Wabup Muzamil Tegaskan Pers Mitra Strategis Pemerintah, Dorong Literasi Media dan Kritik Konstruktif

TEAMLIBAS.COM-MERANTI  — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., menegaskan pentingnya membangun kemitraan yang sehat antara pemerintah daerah dan insan pers sebagai bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi publik.

Hal itu disampaikan Muzamil saat membuka Pelatihan Mengenal Peran dan Fungsi Wartawan serta Media Massa yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti di Ballroom Afifa, Senin (28/9/2026).

Menurut Muzamil, di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, keberadaan pers profesional semakin dibutuhkan. Masyarakat tidak hanya memerlukan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang akurat, berimbang, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua beserta jajaran pengurus PWI Kepulauan Meranti, sejumlah kepala OPD, para kepala sekolah, narasumber, serta peserta pelatihan.

Turut hadir Kepala BPKAD Meranti Fajar Triasmoko, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Raja Yusran, Kabid Dikdas Irwanto, Alfian, Risdianto, Hermawan, Ismail, serta Asisten I Setda Kepulauan Meranti.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. Ini merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat,” ujar Muzamil.

Muzamil mengatakan, pemahaman mengenai peran dan fungsi wartawan serta media massa tidak hanya penting bagi insan pers. Pengetahuan tersebut juga dibutuhkan pemerintah, dunia pendidikan, pelaku usaha, masyarakat, dan seluruh elemen daerah.

Bagi pemerintah daerah, kata dia, pers memiliki posisi penting dalam menjembatani komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Berbagai program, kebijakan, maupun agenda pembangunan membutuhkan ruang informasi yang terbuka agar dapat diketahui dan dipahami publik.

“Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pers merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah memiliki banyak program dan kebijakan yang harus diketahui masyarakat,” katanya.

Menurut Muzamil, media massa juga memiliki fungsi penting dalam memberikan ruang terhadap kritik dan masukan publik. Karena itu, pemerintah dan media perlu membangun hubungan yang dilandasi keterbukaan serta kepentingan masyarakat.

“Hubungan pemerintah dengan media bukanlah hubungan untuk saling menguntungkan secara sepihak, tetapi merupakan kemitraan dalam membangun daerah dan mencerdaskan masyarakat,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muzamil juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak menutup ruang bagi kritik maupun kontrol sosial.

Namun, ia berharap kritik terhadap pemerintah disampaikan secara etis, berimbang, dan konstruktif sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus bagian dari proses perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

“Pemerintahan ini tidak kami katakan sempurna. Ada kekurangan dan ada kelemahan. Tetapi mari kita mengkritik untuk membangun, mengkritisi dengan solusi, bukan hanya mencari-cari kesalahan,” ujarnya.

Ia menilai kritik dan kontrol sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan pemerintahan. Karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan pers perlu terus diperkuat agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi persoalan yang kontraproduktif.

Muzamil juga mengingatkan agar setiap persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme yang tepat dan sesuai ketentuan hukum.

“Negara ini adalah negara hukum. Kita bukan melindungi yang bersalah atau yang berpersoalan hukum. Tetapi mari kita selesaikan dengan cara-cara yang beretika dan baik,” katanya.

Muzamil turut menyoroti tantangan besar di era media sosial. Saat ini, setiap orang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi dengan sangat mudah. Namun, kemudahan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kebenaran informasi yang disebarluaskan.

Karena itu, menurutnya, literasi media menjadi kebutuhan penting. Masyarakat harus mampu membedakan fakta dan opini serta memahami pentingnya proses verifikasi sebelum sebuah informasi dipercaya maupun disebarkan.

“Tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya. Karena itu, kita harus memahami bagaimana informasi diperoleh, diverifikasi, dan disampaikan kepada publik,” jelasnya.

Ia berharap pelatihan yang digelar PWI tersebut dapat memberikan pemahaman baru kepada peserta, khususnya para kepala sekolah, mengenai mekanisme kerja jurnalistik dan karakter media massa.

“Kepada para peserta, ikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya kepada para narasumber. Semoga kegiatan ini memberikan pengetahuan dan wawasan baru serta semakin memperkuat profesionalitas insan media di Kabupaten Kepulauan Meranti,” harapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Kepulauan Meranti, Wira Saputra, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya PWI membangun pemahaman bersama mengenai peran dan fungsi pers, khususnya di lingkungan dunia pendidikan.

Menurut Wira, komunikasi yang sehat antara insan pers dan lembaga pendidikan membutuhkan pemahaman dari kedua belah pihak.

“Melalui kegiatan ini kami ingin membuka ruang kerja sama yang lebih luas antara PWI dan seluruh satuan pendidikan yang tersebar di Kepulauan Meranti,” ujarnya.

Wira menjelaskan, PWI Kepulauan Meranti sebelumnya telah menjalankan program PWI Go To School sejak 2014. Melalui program tersebut, wartawan hadir ke sekolah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai dunia jurnalistik serta peran dan fungsi pers.

Namun, kegiatan kali ini memiliki konsep berbeda. PWI mengundang para kepala sekolah untuk mendapatkan pemahaman secara langsung mengenai dunia jurnalistik, media massa, serta pola komunikasi yang sehat antara lembaga pendidikan dan insan pers.

Menurut Wira, pemahaman tersebut penting agar ketika terjadi persoalan pemberitaan, pihak sekolah dapat menyikapinya secara proporsional serta memahami mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Wira berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan dan menjangkau lebih banyak unsur masyarakat. Tidak hanya kepala sekolah, tetapi juga berbagai elemen lainnya, termasuk kepala desa.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan langkah kecil ini dapat turut membangun literasi, mendorong keterbukaan informasi, serta menciptakan komunikasi publik yang sehat di Kepulauan Meranti,” katanya.

Ia menilai, semakin baik pemahaman masyarakat terhadap dunia jurnalistik, semakin terbuka pula ruang komunikasi antara media dengan berbagai elemen masyarakat.

Pada akhirnya, pelatihan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi forum mengenal profesi wartawan, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem informasi yang sehat di Kepulauan Meranti.

Muzamil pun menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah, pers, dunia pendidikan, dan masyarakat memiliki peran masing-masing yang dapat dipertemukan melalui komunikasi dan kolaborasi.

“Kalau kita ingin Meranti ini menjadi negeri yang unggul, agamis, dan sejahtera, kolaborasi harus terus dibangun,” pungkasnya.***(Khairul)

You cannot copy content of this page