Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat: Harapan Baru Pendidikan di Sulsel Menuju Tahun Ajaran 2026/2027
Pemerintah pusat menargetkan pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) permanen di sembilan lokasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) dapat selesai dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, yang dimulai pada Agustus mendatang. Upaya percepatan pembangunan ini menunjukkan komitmen kuat untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak bagi anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu.
Progres Pembangunan yang Signifikan
Hingga pertengahan Mei lalu, tahap kedua pembangunan Sekolah Rakyat permanen ini telah menunjukkan progres yang menggembirakan. Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, melaporkan bahwa rata-rata progres pembangunan telah melampaui 50 persen.
Berikut adalah rincian progres pembangunan di beberapa lokasi:
- Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap): Desa Mario, Kecamatan Kulo, mencatat progres pembangunan sebesar 69,9 persen.
- Kabupaten Wajo: Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, mencapai 65,17 persen.
- Kabupaten Bone: Dusun Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, progresnya mencapai 64,74 persen.
- Kabupaten Tana Toraja: Kelurahan Marinding, Kecamatan Mengkendek, memiliki progres pembangunan sebesar 47,9 persen.
- Kabupaten Soppeng: Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, berada di angka 49,5 persen.
- Kabupaten Barru: Di Jl Poros Barru – Parepare, Dusun Lawallu, Desa Lawallu, Kecamatan Soppeng Raja, progres pembangunan sudah mencapai 68,17 persen.
- Kabupaten Sinjai: Kelurahan Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, mencatat progres 68,67 persen.
- Kabupaten Takalar: Di Pa’rappunganta, Polombangkeng Utara, progresnya mencapai 69,11 persen.
- Kota Makassar: GOR Sudiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, menjadi lokasi dengan progres tertinggi, yaitu 69,16 persen.
Optimisme Menyambut Target Waktu
Abdul Malik Faisal menyatakan keyakinannya bahwa target penggunaan gedung pada Agustus mendatang dapat tercapai. Ia menjelaskan bahwa seluruh kontrak pengerjaan dijadwalkan berakhir pada Juni 2026. Dengan mayoritas progres yang sudah mendekati 70 persen, ia memperkirakan progres saat ini telah melampaui angka tersebut.
“Hari ini, mungkin progresnya sudah melampaui 70 persen. Akhir Juni ini kontraknya, Juli itu penyerahan dan pembersihan. Agustus sudah jalan,” ujar Malik Faisal.
Ia menambahkan bahwa proses finishing atau penyelesaian akhir biasanya dapat dikejar dalam waktu singkat. Setelah infrastruktur dan konstruksi dasar selesai, tahap penyelesaian yang meliputi pengecatan, pemasangan interior, dan detail lainnya dapat dipercepat.
“Ini akan cepat sekali. Mungkin akhir Juni ini tercapai 100 persen. karena pengerjaannya bukan lagi pengerjaan berat. Finishing, itukan lebih cepat, yang berat konstruksi. Infrastruktur selesai, konstruksi selesai. Sisa finishing,” jelasnya.
Skema Pendanaan dan Pelaksana Pembangunan
Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,3 Triliun untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Sulsel, yang dibagi dalam dua paket besar.
- Paket Satu: Dengan alokasi Rp 1,2 Triliun, paket ini mencakup pembangunan di Sidrap, Wajo, Sopeng, Tana Toraja, dan Barru. Pelaksana konstruksi untuk paket ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Waskita Karya.
- Paket Dua: Meliputi pembangunan di Makassar, Takalar, Sinjai, dan Bone, dengan alokasi dana sebesar Rp 972 Miliar. Paket ini dimenangkan oleh BUMN lainnya, yaitu PT Nindya Karya.
Sekolah Rakyat sebagai Solusi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Tantangan Kemiskinan
Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Prof Arismunandar, melihat program Sekolah Rakyat ini sebagai langkah strategis untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sulsel. Program ini berpotensi besar membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang mungkin sebelumnya terkendala biaya atau kondisi sosial ekonomi.
Namun, Prof Arismunandar menekankan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat tidak hanya berhenti pada penyediaan fasilitas fisik. Ia berpendapat bahwa agar program ini memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dalam memutus rantai kemiskinan, perlu dibarengi dengan upaya penguatan ekonomi keluarga.
“Kalau menurut saya seharusnya satu paket sekolah rakyat dan penguatan ekonomi keluarga yang bisa dilakukan melalui pelatihan keterampilan hidup, bantuan modal dan penempatan kerja orang tua yang menganggur. Kalau ini dilakukan berpotensi memutus mata rantai kemiskinan keluarga,” kata Prof Arismunandar.
Ia menjelaskan bahwa, meskipun program Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi akses pendidikan, kemampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetap menjadi faktor penentu keberhasilan anak dalam menempuh pendidikan.
Oleh karena itu, Prof Arismunandar mendorong adanya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penanganan ATS di Sulsel. Integrasi program Sekolah Rakyat dengan program penguatan ekonomi keluarga menjadi kunci utama.
“Harusnya ada sinergi pusat provinsi dan kabupaten namun untuk kondisi efisiensi sekarang sebaiknya dikoordinasikan saja dengan skema bantuan sosial di bawah kemensos agar supaya lebih mudah koordinasinya,” lanjutnya, menyarankan agar koordinasi dapat diselaraskan dengan skema bantuan sosial yang sudah ada di bawah Kementerian Sosial untuk efisiensi dan kemudahan koordinasi.
Dengan demikian, diharapkan program Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi katalisator perubahan sosial ekonomi yang lebih luas bagi keluarga penerima manfaat.
