Sidang Darurat DK PBB: Eskalasi Konflik Israel-Hizbullah Mengancam Stabilitas Regional
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar sidang darurat pada Senin, 1 Juni 2026 malam, sebagai respons terhadap lonjakan ketegangan dan eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon selatan. Permintaan sidang ini diajukan oleh Prancis, mencerminkan kekhawatiran internasional yang kian membuncah. Pertemuan mendesak ini diadakan setelah militer Israel memperluas operasi daratnya lebih dalam ke wilayah Lebanon, sementara Hizbullah merespons dengan meningkatkan serangan roket, rudal, dan drone ke berbagai wilayah Israel.
Situasi memburuk secara signifikan dengan dilaporkannya pasukan Israel merebut Kastel Beaufort, sebuah situs strategis dan simbolis di dekat Nabatiyeh. Lokasi ini memiliki sejarah penting sebagai basis militer Israel selama pendudukan Lebanon Selatan periode 1982-2000. Insiden lain yang memperparah kekhawatiran adalah serangan yang terjadi di dekat sebuah rumah sakit di Kota Tyre, yang dilaporkan melukai sejumlah tenaga medis.
Laporan PBB: Situasi “Sangat Mengkhawatirkan”
Martha Ama Akyaa Pobee, Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Operasi Perdamaian, menggambarkan situasi di Lebanon saat ini sebagai “sangat mengkhawatirkan.” Menurut laporannya, pasukan Israel terus bergerak ke utara wilayah Lebanon, sementara Hizbullah memperluas jangkauan serangan mereka lebih jauh ke wilayah Israel.
Pobee merinci bahwa Israel telah meningkatkan operasi militernya dengan bergerak ke utara Sungai Litani, memperluas serangan udara hingga ke Lembah Beqaa dan pinggiran Beirut. Perintah evakuasi bagi warga sipil di sejumlah wilayah juga telah dikeluarkan. Di sisi lain, Hizbullah dilaporkan melancarkan puluhan serangan menggunakan berbagai jenis persenjataan, termasuk roket, rudal antitank, drone serat optik, hingga rudal permukaan-ke-udara, yang ditujukan ke target-target Israel.
Perkembangan ini, menurut PBB, secara serius mengancam kesepakatan penghentian permusuhan yang diumumkan Amerika Serikat pada 16 April lalu. Upaya diplomasi yang sedang berlangsung pun berisiko hancur akibat eskalasi yang terus berlanjut. Pobee juga menegaskan bahwa keberadaan pasukan Israel di utara Garis Biru (Blue Line) merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB. Di sisi yang sama, ia menekankan perlunya Hizbullah dan kelompok bersenjata non-negara lainnya untuk melucuti senjata, karena Angkatan Bersenjata Lebanon adalah satu-satunya kekuatan militer yang sah di negara tersebut.
Pandangan Negara Anggota DK PBB: Perbedaan dan Kesamaan
Dalam sidang darurat tersebut, negara-negara anggota DK PBB menunjukkan perbedaan pandangan mengenai siapa yang paling bertanggung jawab atas memburuknya situasi. Namun, di tengah perbedaan tersebut, hampir seluruh delegasi sepakat akan perlunya deeskalasi segera dan perlindungan terhadap warga sipil.
Israel: Terpaksa Bertindak Melawan Agresi Hizbullah
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, membela operasi militer negaranya dengan menyatakan bahwa Israel tidak memiliki pilihan lain selain bertindak setelah Hizbullah kembali melancarkan serangan ke wilayah Israel pada 2 Maret. Danon menuding Iran menggunakan Hizbullah sebagai kelompok proksi untuk menyerang Israel dari Lebanon, dan menyebut serangan Hizbullah dalam beberapa hari terakhir sebagai yang paling intens sejak gencatan senjata berlaku pada April. “Untuk warga Israel di wilayah utara, tidak pernah ada gencatan senjata yang sesungguhnya karena Hizbullah tidak pernah benar-benar berhenti menembakkan roket dan drone,” ujar Danon, menekankan bahwa ribuan siswa Israel masih terpaksa tidak bersekolah akibat ancaman serangan yang terus berlangsung.
Lebanon: Tuduhan Kejahatan Perang terhadap Israel
Perwakilan Lebanon, Ahmad Arafa, melontarkan kritik keras terhadap Israel, menuduhnya memanfaatkan ketegangan regional untuk meningkatkan operasi militer secara berbahaya. Arafa menuding Israel melakukan penghancuran sistematis dengan menargetkan fasilitas vital seperti rumah sakit, tenaga medis, jurnalis, sekolah, aparat keamanan, pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL), tempat ibadah, hingga situs-situs bersejarah yang memiliki identitas nasional bagi Lebanon. Ia menegaskan bahwa sebagian tindakan Israel dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, dan menyayangkan kurangnya akuntabilitas internasional yang memungkinkan pelanggaran serupa terus berulang. Lebanon mendesak Israel untuk segera berkomitmen pada gencatan senjata agar pemerintah Lebanon dapat memperluas kontrol negara ke seluruh wilayahnya.
Amerika Serikat: Kunci Perdamaian adalah Hentikan Serangan Hizbullah
Perwakilan Amerika Serikat, Michael G. Waltz, menyatakan bahwa jalan menuju perdamaian masih terbuka. Ia memuji upaya diplomasi yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump dan mengakui keberanian pemerintah Lebanon dalam menghadapi krisis. Menurut Waltz, konflik dapat segera mereda jika Hizbullah menghentikan serangannya terhadap Israel. Ia juga menekankan pentingnya pemerintah Lebanon mengambil kendali penuh atas seluruh wilayah negaranya dan menghentikan pengaruh Iran di Lebanon. “Jika Hizbullah segera menghentikan serangannya seperti yang dijanjikan, maka deeskalasi dan perdamaian akan datang dengan cepat,” katanya.
Bahrain: Menyambut Baik Upaya Gencatan Senjata
Perwakilan Bahrain, Jamal Fares Alrowaiei, menyambut baik laporan mengenai kesepakatan penghentian serangan antara Israel dan Hizbullah yang diumumkan Presiden Donald Trump. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi awal positif menuju deeskalasi konflik dan penguatan stabilitas serta keamanan di Lebanon maupun kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.
Denmark: Ingatkan Bahaya Pelanggaran Kedaulatan
Duta Besar Denmark, Christina Markus Lassen, menegaskan bahwa penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah adalah fondasi utama tatanan internasional. Ia memperingatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat memicu dampak berantai yang mengancam tidak hanya Lebanon, tetapi juga stabilitas kawasan dan kredibilitas DK PBB.
Rusia: Lebanon Mengalami Nasib Mirip Gaza
Perwakilan Rusia, Vassily Nebenzia, menyampaikan kritik tajam terhadap Israel dan Amerika Serikat. Ia menilai gencatan senjata yang dimediasi Washington pada April lalu hanya menjadi “tabir asap” bagi operasi militer Israel di Lebanon. Nebenzia membandingkan kondisi di Lebanon dengan situasi di Gaza, termasuk penghancuran wilayah dan perpindahan paksa penduduk. Ia memperingatkan bahwa pendudukan lebih lanjut atas wilayah Lebanon dapat memicu perang saudara dan konflik sektarian yang lebih luas. Rusia juga menuding memburuknya situasi saat ini sebagai dampak langsung dari serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Prancis: Israel Lakukan Kesalahan Strategis
Duta Besar Prancis, Jérôme Bonnafont, yang mengajukan permintaan sidang darurat, menyatakan keprihatinan mendalam negaranya terhadap perkembangan situasi di Lebanon. Meskipun mengakui hak Israel untuk membela diri, Prancis menilai skala operasi militer yang berlangsung, termasuk jatuhnya ribuan korban sipil dan perluasan pendudukan wilayah Lebanon, tidak dapat dibenarkan. Bonnafont menekankan makna simbolis penguasaan Kastel Beaufort yang mengingatkan pada masa pendudukan Israel di Lebanon Selatan sebelum tahun 2000. “Israel seperti sedang kembali ke periode yang diyakini banyak pihak telah berakhir. Sejarah menunjukkan bahwa penyebab yang sama sering kali menghasilkan akibat yang sama pula,” ujarnya.
Imbauan PBB: Perlindungan Warga Sipil dan Ruang Diplomasi
Di tengah perbedaan pandangan yang tajam, hampir seluruh delegasi DK PBB sepakat bahwa eskalasi konflik harus segera dihentikan. Mereka menyerukan perlindungan warga sipil, penghormatan terhadap pasukan penjaga perdamaian UNIFIL, serta pentingnya memberikan ruang bagi diplomasi untuk mencegah pecahnya perang yang lebih besar di Lebanon. PBB memperingatkan bahwa jika situasi terus memburuk, konflik dapat meluas ke seluruh kawasan dan menggagalkan berbagai upaya perdamaian yang masih berlangsung, termasuk pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran.
Klaim Gencatan Senjata oleh Trump
Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Senin bahwa Israel dan Hizbullah telah menyetujui gencatan senjata. Melalui platform media sosialnya, Trump menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji selama percakapan telepon yang “sangat produktif” untuk tidak mengirim pasukan ke Beirut. Trump juga mengklaim telah melakukan “percakapan yang sangat baik” dengan Hizbullah melalui perantara, dan kelompok tersebut setuju untuk “menghentikan semua permusuhan.” Pernyataan ini muncul di tengah laporan bahwa pasukan Israel telah merebut wilayah luas di Lebanon selatan, melakukan invasi terdalam mereka dalam 25 tahun terakhir. Iran sendiri telah memasukkan Lebanon dalam daftar negosiasi, menuntut gencatan senjata mencakup semua front sebagai bagian dari pembicaraan dengan AS.
