Menagih Kontribusi Platform Digital Global: Keadilan Fiskal untuk Ekosistem Digital Indonesia

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang luar biasa pesat telah menjadikan negara ini sebagai magnet bagi para pemain over the top (OTT) global terkemuka, mulai dari raksasa teknologi seperti Google, Meta, dan Microsoft, hingga penyedia layanan hiburan seperti Netflix dan Spotify, serta konglomerat digital seperti Sea Group. Namun, di balik geliat aktivitas ekonomi digital yang masif ini, muncul pertanyaan krusial: apakah kontribusi fiskal yang dihasilkan sepadan dengan besarnya manfaat yang mereka peroleh dari pasar Indonesia?

Indonesia sebagai Pasar Digital Raksasa Global

Analisis mendalam menunjukkan bahwa Indonesia bukan sekadar pasar yang besar, melainkan salah satu yang terbesar bagi layanan digital global. Tingginya penetrasi internet, masifnya penggunaan media sosial, menjamurnya layanan streaming, serta adopsi berbagai platform digital lainnya secara konsisten mendorong lonjakan pendapatan bagi perusahaan-perusahaan teknologi dunia.

P data menunjukkan betapa signifikannya kontribusi pengguna Indonesia:

Alphabet (Google): Pengguna Indonesia menyumbang sekitar 4,45% dari total pengguna global, atau setara dengan 186,9 juta orang.
Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp): Kontribusi pengguna Indonesia mencapai 3,45%, dengan jumlah sekitar 120,9 juta pengguna.
Microsoft: Sekitar 4,4% dari basis pengguna global berasal dari Indonesia, mencakup 61,58 juta pengguna.
Spotify: Pengguna dari Indonesia berkontribusi sekitar 3,03% dari total pengguna global, atau sekitar 8,8 juta pelanggan.
Netflix: Sekitar 1,47% dari pelanggan global berasal dari Indonesia, dengan total 4,2 juta pelanggan.
Sea Group: Indonesia menjadi pasar yang sangat dominan bagi Sea Group, menyumbang sekitar 40,88% dari total aktivitas bisnis global perusahaan tersebut.

Konsep Fair Share Contribution dan Tantangan Fiskal

Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh aktivitas digital global ini kembali dirasakan oleh negara dan ekosistem digital nasional. Konsep fair share contribution, yang mendorong platform digital global untuk turut berkontribusi dalam pembangunan ekosistem dan infrastruktur digital yang menopang bisnis mereka, mulai menjadi perhatian. Mekanisme serupa telah diadopsi atau sedang dibahas di berbagai negara, termasuk Korea Selatan dan negara-negara Uni Eropa.

Saat ini, perusahaan OTT global memanfaatkan infrastruktur digital Indonesia dan meraup pendapatan dari basis konsumen domestik. Namun, kontribusi langsung mereka terhadap pembangunan ekosistem digital nasional maupun penerimaan negara masih dinilai terbatas.

Proyeksi Ekonomi Digital Indonesia yang Menggiurkan

Di sisi lain, nilai ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh:

2023: US$80 miliar (sekitar Rp1.424 triliun)
2024: US$87 miliar (sekitar Rp1.549 triliun)
2025: Diperkirakan mencapai US$99 miliar (sekitar Rp1.762 triliun)
2030: Diproyeksikan mencapai US$180 miliar hingga US$340 miliar (setara Rp3.204 triliun hingga Rp6.052 triliun)

Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi berbagai sektor digital, termasuk:

E-commerce: Nilai transaksi diperkirakan meningkat dari US$59 miliar (sekitar Rp1.050 triliun) pada 2023 menjadi US$71 miliar (sekitar Rp1.264 triliun) pada 2025.
Transportasi dan Layanan Pesan-antar Makanan: Diproyeksikan tumbuh dari US$8 miliar menjadi US$10 miliar (sekitar Rp142 triliun menjadi Rp178 triliun).
Media Digital: Meningkat dari US$7 miliar menjadi US$9 miliar (sekitar Rp125 triliun menjadi Rp160 triliun).

Meskipun kontribusi terhadap perekonomian begitu besar, kajian menunjukkan bahwa kontribusi sektor digital terhadap penerimaan pajak negara masih relatif rendah. Koefisien pajak sektor digital yang masih di bawah satu mengindikasikan bahwa kontribusi perpajakannya belum sebanding dengan nilai ekonomi yang dihasilkan.

Tantangan Pajak Digital dan Rekomendasi Kebijakan

Indonesia saat ini telah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas layanan digital, namun skema ini pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Sementara itu, banyak negara mulai mengadopsi Digital Services Tax (DST) atau bentuk pungutan lain yang dikenakan langsung kepada perusahaan digital berdasarkan pendapatan yang mereka peroleh.

Model bisnis OTT global memungkinkan perusahaan untuk meraup keuntungan dari iklan digital, penjualan data pengguna, konten digital, hingga layanan berlangganan tanpa harus memiliki kantor fisik di Indonesia. Akibatnya, sebagian besar keuntungan yang dihasilkan dari pasar Indonesia tidak tercatat sebagai objek pajak penghasilan domestik. Pendapatan iklan digital dari pengguna Indonesia, misalnya, seringkali dibukukan melalui kantor regional di negara lain, sehingga tidak menjadi basis pengenaan pajak penghasilan di Indonesia.

Potensi penerimaan negara dari sektor OTT asing diperkirakan dapat mencapai Rp7,52 triliun hingga Rp30 triliun pada tahun 2026, tergantung pada instrumen kebijakan yang diterapkan. Angka ini diprediksi akan meningkat signifikan seiring pertumbuhan ekonomi digital.

Organisasi riset CELIOS mengusulkan enam paket kebijakan yang dijalankan secara simultan, termasuk:

Penerbitan Peraturan Pemerintah: Mewajibkan platform asing mendaftar sebagai badan usaha tetap digital dengan kriteria Significant Economic Presence (SEP) tertentu.
Penerapan Withholding Tax (WHT): Minimal 1% atas pendapatan bruto platform OTT global.
Perluasan Skema Universal Service Obligation (USO) Digital: Dengan tarif 0,75% dari pendapatan bruto platform OTT asing. Dana ini dapat dialokasikan untuk pembangunan pusat data nasional, pengembangan kecerdasan buatan (AI), perluasan jaringan 5G di wilayah 3T, serta mendukung sektor ekonomi kreatif.

Menghadapi Tantangan Internasional

Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan kebijakan pajak digital, salah satunya adalah adanya perjanjian internasional seperti Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat yang membatasi penerapan Digital Services Tax yang bersifat diskriminatif. Namun, opsi WHT maupun USO tetap dapat diterapkan karena berlaku secara non-diskriminatif terhadap seluruh platform asing.

Penguatan posisi Indonesia dalam perundingan regional dan harmonisasi kebijakan pajak digital ASEAN melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA) juga menjadi langkah penting.

Target Pemerintah dan Keadilan Pajak Digital

Kementerian PPN/Bappenas menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 12%-13% pada tahun 2029, naik dari posisi saat ini sekitar 6,8%. Transformasi digital memang telah menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional.

Namun, di tengah pertumbuhan pesat ini, terdapat tantangan struktural terkait distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan. Mayoritas platform OTT global berkontribusi terhadap 70% trafik nasional, sementara investasi konektivitas digital justru mayoritas ditanggung oleh korporasi nasional. Hal ini menciptakan ketimpangan, di mana banyak platform global beroperasi tanpa kehadiran fisik sehingga tidak sepenuhnya masuk dalam kerangka perpajakan konvensional.

Oleh karena itu, optimalisasi penerimaan negara, penciptaan level playing field antara pelaku usaha domestik dan global, serta pengalokasian kembali penerimaan untuk pengembangan ekosistem konten dan infrastruktur digital nasional menjadi krusial.

Anggota Komisi XI DPR RI juga mendorong terciptanya keadilan pajak digital. Mayoritas platform digital global saat ini hanya menyetorkan PPN yang dibayar konsumen, sementara kontribusi pajak penghasilan mereka masih minim. Konsep Significant Economic Presence (SEP) dinilai dapat menjadi dasar hukum untuk mengenakan pajak kepada perusahaan digital asing yang memiliki aktivitas ekonomi besar di Indonesia meskipun tidak memiliki kantor fisik.

Selain aspek perpajakan, penguatan regulasi terhadap platform OTT asing juga mendorong kewajiban kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur digital dan penempatan data di dalam negeri, yang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Penguatan regulasi ini bukan semata-mata untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil dan memperkuat keberlanjutan pembangunan ekonomi digital Indonesia.