AKPSI Desak Hilirisasi Sawit Nasional dan Keadilan Fiskal dalam Audiensi dengan Dewan Energi Nasional
Jakarta – Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) melalui delegasinya yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian sekaligus Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, menggelar audiensi strategis dengan Dewan Energi Nasional (DEN) di Jakarta pada Selasa, Juni 2026. Pertemuan penting ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan hilirisasi sawit nasional, mempercepat transisi program biodiesel menuju B50, serta memperkuat Dana Bagi Hasil (DBH) sawit agar lebih berkeadilan bagi daerah-daerah yang menjadi tulang punggung produksi komoditas strategis ini.
Delegasi AKPSI disambut hangat oleh Anggota DEN unsur Pemangku Kepentingan Kalangan Industri periode 2026–2030, Satya Widya Yudha, beserta jajaran Sekretariat Jenderal DEN. Audiensi ini berlangsung di tengah momentum krusial transisi energi nasional, seiring dengan upaya pemerintah untuk mematangkan implementasi mandatori biodiesel dari B40 menuju B50. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memanfaatkan Bahan Bakar Nabati (BBN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Peran Vital Daerah Penghasil Sawit dalam Ketahanan Energi Nasional
Dalam forum tersebut, Delis Julkarson Hehi menekankan posisi strategis daerah penghasil sawit sebagai penyangga utama ketahanan dan kemandirian energi nasional. Ia menggarisbawahi bahwa hilirisasi sawit dan program biodiesel tidak hanya berfokus pada sektor energi, tetapi juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit rakyat dan memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan.
“Daerah penghasil sawit bukan hanya penyedia bahan baku energi nasional, tetapi juga garda terdepan keberhasilan transisi energi hijau Indonesia. Karena itu, keadilan fiskal, stabilitas harga sawit rakyat, dan keterlibatan aktif daerah harus menjadi prioritas bersama,” ujar Delis.
AKPSI menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong transformasi energi menuju implementasi B50 dan pencapaian target Net Zero Emission pada tahun 2050. Menurut Delis, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan kebijakan energi berbasis sawit, memastikan bahwa target nasional tercapai sembari memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat di daerah penghasil.
“Pemerintah daerah siap berperan aktif mendukung roadmap energi nasional. Namun daerah juga perlu dilibatkan secara konkret, termasuk dalam pengawasan harga sawit rakyat, penguatan infrastruktur pendukung, hingga kepastian regulasi investasi,” tegasnya.
Usulan Strategis AKPSI untuk Penguatan Sektor Sawit
Dalam audiensi tersebut, AKPSI mengajukan sejumlah usulan strategis yang diharapkan dapat memperkuat sektor sawit dan memberikan manfaat optimal bagi daerah. Di antaranya adalah:
- Optimalisasi Peran BUMD: Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan lahan sawit Agrinas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Kepastian Hukum HGU: Penyelesaian ketidakpastian hukum terkait Hak Guna Usaha (HGU) yang dapat menghambat investasi dan pengembangan perkebunan sawit.
- Penguatan Kerja Sama Transisi Energi: Rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama DEN untuk memperkuat kerja sama dalam transisi energi.
- Dukungan Energi Baru Terbarukan (EBT): Kesiapan daerah anggota AKPSI untuk mendukung target pengembangan 100 gigawatt energi baru terbarukan, termasuk penyediaan lahan potensial untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan energi berbasis biomassa sawit.
Empat Poin Kesepakatan Strategis
Pertemuan antara AKPSI dan DEN ini berhasil merumuskan empat poin kesepakatan strategis yang akan segera ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak. Kesepakatan ini mencakup:
- Penguatan Pengawasan Harga Sawit Rakyat: Komitmen DEN untuk menjembatani koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Pertanian guna memperkuat pengawasan harga sawit rakyat dan mengoptimalkan produktivitas perkebunan.
- Jaminan Pasokan Bahan Baku Biodiesel: Koordinasi antara DEN dan AKPSI dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN) untuk menjamin kesiapan pasokan bahan baku biodiesel dalam rangka implementasi B50.
- Evaluasi Formula DBH Sawit: Fasilitasi oleh DEN untuk koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Keuangan terkait evaluasi formula Dana Bagi Hasil (DBH) sawit agar menjadi lebih transparan, proporsional, dan berkeadilan bagi daerah penghasil.
- Penyediaan Lahan untuk EBT: AKPSI menyatakan kesiapan daerah anggota untuk mendukung target pengembangan energi baru terbarukan melalui penyediaan lahan potensial.
Dukungan Penuh DEN terhadap Progresivitas AKPSI
Anggota DEN, Satya Widya Yudha, menyambut positif langkah proaktif AKPSI dalam mendukung percepatan transisi energi nasional. Menurutnya, kesiapan daerah dalam menyediakan pasokan bahan baku (feedstock) merupakan faktor krusial bagi keberhasilan roadmap biodiesel nasional dari B40 menuju B50.
“Keterlibatan aktif daerah penghasil sawit sangat menentukan keberhasilan agenda kemandirian energi nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.
Audiensi ini dihadiri pula oleh sejumlah perwakilan daerah penghasil sawit, antara lain Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo selaku Wakil Sekretaris Jenderal AKPSI, Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda selaku Ketua Wilayah Kalimantan AKPSI, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani selaku Bendahara III AKPSI, serta Dewan Penasehat AKPSI Jakobus K. Marlo, beserta jajaran Sekretariat AKPSI. Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan hilirisasi sawit yang berkeadilan dan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan energi serta kesejahteraan masyarakat.
