Tantangan Program Makan Bergizi Gratis: Lebih dari Sekadar Pergantian Pimpinan
Pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak serta-merta menjamin keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para pemangku kepentingan mendesak pemerintah untuk melakukan pembenahan mendasar pada aspek tata kelola dan pengelolaan anggaran agar program prioritas ini dapat berjalan lebih efektif dan mencapai sasaran yang dituju.
Seorang ekonom dari Universitas Brawijaya, Noval Adib, berpendapat bahwa kesuksesan MBG tidak semata-mata bergantung pada pergantian figur pemimpin. Lebih krusial lagi adalah perbaikan sistem manajemen dan tata kelola program secara menyeluruh. Ia menggarisbawahi bahwa pergantian kepemimpinan, tanpa disertai perubahan pola manajemen yang lebih profesional, tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan MBG.
Evaluasi Anggaran yang Berkala: Kunci Efisiensi dan Efektivitas
Salah satu sorotan utama Noval Adib adalah mengenai pengelolaan anggaran BGN yang dinilai belum sepenuhnya mengedepankan prinsip efisiensi biaya (cost efficiency) dan efektivitas penggunaan anggaran (cost effectiveness). Akibatnya, muncul berbagai pos pengeluaran yang kerap menjadi sorotan publik, karena dinilai tidak secara langsung berkontribusi pada tujuan utama program, yaitu pemenuhan gizi masyarakat.
Oleh karena itu, evaluasi penggunaan anggaran harus dilakukan secara berkala. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat optimal dalam pencapaian target MBG. Tanpa evaluasi yang ketat, dikhawatirkan anggaran yang dialokasikan akan terbuang percuma untuk hal-hal yang tidak esensial.
Noval Adib secara spesifik menyoroti sejumlah pos pengeluaran yang memerlukan peninjauan ulang. Ia merujuk pada penggunaan jasa penyelenggara acara (event organizer) yang dikabarkan memakan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Selain itu, pengadaan ribuan unit motor listrik juga disebut-sebut menghabiskan dana lebih dari Rp1 triliun.
Lebih jauh lagi, ia mempertanyakan alokasi dana untuk berbagai kebutuhan pendukung yang tampaknya tidak memiliki korelasi langsung dengan program gizi, seperti pengadaan kaus kaki, handuk, hingga semir sepatu. “Bagaimana bisa anggaran sebesar itu dialokasikan untuk berbagai kebutuhan yang nilai tambahnya terhadap tujuan program masih dipertanyakan,” ujar Noval, menyuarakan keraguan publik terhadap prioritas belanja program.
Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana MBG
Dana yang dikucurkan untuk program MBG haruslah dikelola dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi. Setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata bagi penerima manfaat. Noval Adib menekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
Selain pos pengeluaran yang telah disebutkan, Noval juga mengkritik skema insentif yang diberikan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia berpendapat bahwa insentif yang mencapai Rp6 juta per hari berpotensi membebani anggaran secara signifikan, terutama jika tidak diiringi dengan mekanisme evaluasi kinerja yang ketat. Tanpa evaluasi yang memadai, insentif tersebut bisa menjadi pemborosan anggaran.
Noval Adib memperkirakan bahwa anggaran MBG berpotensi dihemat antara Rp100 triliun hingga Rp200 triliun apabila tata kelola program dijalankan dengan lebih efektif dan efisien. “Dulu saya pernah menyampaikan bahwa anggaran MBG bisa dihemat Rp100 triliun sampai Rp200 triliun jika pengelolaannya dilakukan dengan prinsip-prinsip manajemen yang benar,” jelasnya.
Ia juga menyinggung keputusan pemerintah sebelumnya yang melakukan pemangkasan anggaran MBG sekitar Rp70 triliun. Namun, Noval menilai pengurangan tersebut lebih didorong oleh tekanan kondisi ekonomi dan fiskal, bukan murni sebagai upaya peningkatan efisiensi program. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran MBG.
Reformasi Tata Kelola: Mendesak Kepemimpinan Baru BGN
Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Noval Adib mendesak kepemimpinan baru di BGN untuk segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola lembaga. Aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi program harus dihentikan. Sebaliknya, kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan program harus dijalankan dengan cara yang lebih efisien dan terukur.
“Anggaran MBG adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Aktivitas yang tidak bernilai tambah harus dihentikan dan kinerja manajemen harus diukur dengan indikator yang jelas,” tegas Noval. Ia menekankan bahwa akuntabilitas dan efektivitas harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan terkait program MBG.
Latar Belakang Pergantian Pimpinan BGN
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan pergantian pimpinan di BGN pada tanggal Juni 2026. Posisi Kepala BGN yang sebelumnya dijabat oleh Dadan Hindayana kini diisi oleh Nanik Suryati Dayang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Pengumuman pergantian ini disampaikan secara resmi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Hingga kini, pemerintah belum merinci secara resmi alasan di balik pergantian pimpinan lembaga tersebut.
BGN sendiri merupakan lembaga yang memegang tanggung jawab krusial dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo, yang dirancang untuk menyasar kelompok rentan seperti siswa sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui.
Menurut pandangan Noval Adib, momentum pergantian pimpinan ini seharusnya dimanfaatkan secara optimal. Ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat tata kelola program, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa manfaat dari program MBG dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh masyarakat yang menjadi sasaran program. Tanpa langkah-langkah perbaikan yang konkret, pergantian pimpinan berisiko hanya menjadi sebuah formalitas tanpa dampak yang berarti bagi perbaikan program itu sendiri.
