Jalan Randublatung-Cepu Segera Diperbaiki, Pemprov Jateng Alokasikan Dana Miliaran
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk segera memperbaiki kondisi Jalan Raya Randublatung-Cepu yang terletak di Kabupaten Blora. Keputusan ini diambil menyusul sorotan publik yang semakin tajam terhadap kerusakan parah yang terjadi di ruas jalan tersebut. Kerusakan jalan yang cukup signifikan ini belakangan menjadi topik hangat dan perbincangan luas di berbagai platform media sosial, menarik perhatian tidak hanya warga lokal tetapi juga publik secara umum.
Perhatian publik tidak hanya terfokus pada infrastruktur yang dikeluhkan oleh masyarakat Blora, tetapi juga pada respons yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, ketika menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini. Momen penting ini terjadi dalam sebuah forum diskusi pembangunan Jawa Tengah tahun 2026 yang diselenggarakan di Kudus pada tanggal 26 Mei 2026. Forum tersebut merupakan wadah bagi para kepala daerah untuk menyampaikan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi di wilayah masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, secara khusus memanfaatkan forum untuk menyuarakan keluhan masyarakat terkait kondisi Jalan Cepu-Randublatung yang dinilai sudah sangat memprihatinkan. Beliau menyampaikan bahwa isu kerusakan jalan ini telah menjadi perhatian luas di media sosial, bahkan menjadi viral. “Jalan Cepu-Randublatung lagi viral, Bapak,” ujar Sri Setyorini saat itu, menggambarkan urgensi persoalan tersebut.
Respons Gubernur dan Kritik Publik
Menanggapi keluhan yang disampaikan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan tanggapan yang kemudian memicu kontroversi. Beliau menekankan bahwa penanganan jalan rusak seharusnya disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Ahmad Luthfi berargumen bahwa perbaikan jalan di ruas tertentu, seperti Cepu-Randublatung, dinilainya tidak memberikan manfaat yang signifikan dan membutuhkan biaya yang sangat besar.
“Saya bangun itu tidak ada manfaatnya dan biayanya besar sekali. Saya lebih mengutamakan jalan yang sini karena di sini menguntungkan bagi masyarakat bagi pertumbuhan ekonomi,” ungkap Ahmad Luthfi. Ia menambahkan bahwa dalam pengelolaan anggaran yang terbatas, para kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, beserta dinas terkait, harus memiliki skala prioritas yang jelas. Hal ini penting mengingat adanya keterbatasan fiskal dan tekanan anggaran yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
Pernyataan Gubernur Ahmad Luthfi ini kemudian menjadi viral di media sosial, diunggah oleh beberapa akun yang menyoroti potongan percakapan antara dirinya dan Wakil Bupati Blora. Video tersebut telah ditonton puluhan ribu kali dan menuai beragam komentar dari warganet. Banyak dari mereka yang menyayangkan pernyataan gubernur, berpendapat bahwa semua jalan rusak seharusnya menjadi prioritas utama tanpa memandang skala manfaat ekonomi jangka pendek.
Beberapa komentar warganet yang menyoroti pernyataan tersebut antara lain:
- “Berarti rakyat Blora jangan bayar pajak kendaraan, mending uangnya buat iuran saja terus buat benerin jalan, soalnya di Blora nggak diutamain sama gubernurnya,” tulis seorang warganet.
- “Jalan itu haknya rakyat, bukan masalah skala prioritas. Jika jalan bagus, perekonomian otomatis tumbuh. Masa gubernur begitu ngomongnya,” timpal warganet lainnya.
Kritik ini menunjukkan adanya persepsi bahwa akses jalan yang baik merupakan hak dasar masyarakat dan kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, bukan sekadar proyek yang harus diukur berdasarkan keuntungan langsung.
Langkah Konkret Pemprov Jateng
Meskipun sempat menuai kritik, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa perbaikan Jalan Randublatung-Cepu akan segera dilakukan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menyatakan bahwa anggaran sebesar Rp5,276 miliar telah dialokasikan untuk perbaikan ruas jalan tersebut dan saat ini sudah memasuki tahap lelang.
Henggar menjelaskan bahwa berdasarkan perhitungan awal, anggaran tersebut akan difokuskan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sesuai dengan arahan Gubernur, desain teknis akan dievaluasi kembali. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa panjang ruas jalan yang dapat diperbaiki dapat ditingkatkan lagi, sehingga penanganan lebih komprehensif.
Sebagai informasi tambahan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora. Pada tahun 2025, ruas jalan Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 kilometer di wilayah Desa Petak, Dinding, dan Betekan telah mendapatkan penanganan dengan alokasi anggaran sebesar Rp19,92 miliar.
Secara keseluruhan, selama periode 2025-2026, Pemprov Jateng telah mengalokasikan dana sebesar Rp45,86 miliar untuk perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Blora, yang mencakup sepanjang 101,5 kilometer. Anggaran ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.
Selain mengandalkan dana APBD, pemerintah provinsi juga secara aktif mengusulkan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD). Henggar menyebutkan bahwa terdapat tiga ruas jalan di Kabupaten Blora yang telah diusulkan untuk masuk dalam program IJD ini, dengan harapan seluruh usulan dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2026, dukungan pendanaan melalui program IJD sebesar Rp46,6 miliar telah diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat penanganan ruas jalan Singget-Doplang-Cepu. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan Pemprov Jateng dalam mengatasi permasalahan infrastruktur jalan di berbagai wilayahnya, termasuk di Kabupaten Blora.
